Pesan Gita untuk Lutfi, kawal UU Perdagangan dan WTO

Merdeka.com - Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan meminta penggantinya di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Muhammad Lutfi untuk bisa meneruskan realisasi Undang-Undang Perdagangan yang baru disahkan DPR. Dia juga berharap, Lutfi ikut aktif melakukan diplomasi perdagangan internasional.

Gita menekankan agar Luthfi juga meneruskan perjuangan mengawal implementasi paket kebijakan pertanian dan negara miskin yang sudah dilahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali, awal Desember 2013.

"Saya melihat UU Perdagangan yang baru saja keluar itu, yang baru diketok palu, penting sekali. Secara informal saya sudah bicara ke Lutfi," kata Gita di Surabaya, Rabu (12/2).

Menurut Gita, pengesahan UU itu sebagai pengganti aturan dagang warisan Belanda, Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) 1934, dan memerlukan turunan banyak peraturan menteri perdagangan agar bisa benar-benar efektif berlaku untuk mendorong penguatan ekonomi nasional.

"Banyak follow up yang harus dilakukan, termasuk peraturan-peraturan menteri dan aturan terkait. Tentu agar kita bisa meningkatkan produk-produksi dalam negeri untuk kepentingan konsumsi," tegasnya.

Gita juga menggaris bawahi pentingnya melanjutkan diplomasi dengan organisasi perdagangan dunia (WTO). "Ada paket pertanian dan paket untuk negara miskin yang harus di follow up, juga dalam konteks-konteks kebijakan," tambahnya.

Sementara terkait permintaan Presiden SBY agar Lutfi meneruskan diplomasi perdagangan sawit atau CPO, Gita merasa yakin Lutfi bisa melaksanakan tugas untuk mengembangkan dan meningkatkan diplomasi sawit Indonesia sesuai target pemerintah.

Dia menekankan, diplomasi sawit Indonesia akan lebih efektif jika mengusung isu sustainable development atau produk ramah lingkungan. "Saya yakin Pak Lutfi bisa meneruskan," katanya.

Gita sudah mengawali menaikkan gengsi CPO Indonesia dengan mewacanakan harga patokan menggunakan nilai rupiah. "Sebelumnya, patokan harga timah juga menggunakan rupiah. Saya berpendapat sudah bukan saatnya lagi harga CPO ditentukan dengan acuan Dolar Amerika Serikat atau Ringgit Malaysia seperti yang berlaku selama ini."

Capres peserta konvensi Partai Demokrat ini juga percaya sebagai produsen utama CPO, yang menguasai lebih dari 50 persen pasar CPO dunia, Indonesia mampu melakukannya.

Sebagai orang nomor satu di Kementerian Perdagangan selama dua tahun tiga bulan, Gita merasa sedih harus meninggalkan keluarga besar di kementerian yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. "Ya sedih lah, karena saya meninggalkan tiga ribu anggota keluarga. Tapi yakin lah saya akan tetap dekat secara batin dengan mereka," tutupnya. (mdk/idr)