Pesan Jokowi ke Mendagri: Berikan Perhatian ke APBD yang Serapannya Masih Kecil
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyentil kementerian/lembaga serta Pemda agar mempercepat realisasi APBN dan APBD. Setiap kementerian dan lembaga kata Jokowi harus konsentrasi mempercepat realisasi belanja di penghujung tahun 2022.
"Mendagri lihat APBD-APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi dalam rapat di Istana Negara di Jakarta, Rabu (17/11).
Jokowi menemukan bahwa realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA, kemudian program padat karya baru mencapai 67 persen, serta dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60 persen.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
Selain mempercepat belanja, Jokowi juga minta bawahannya untuk memperhatikan risiko global, seperti perkembangan ekonomi di China. Sebab, ini sangat berpengaruh ke ekonomi Indonesia karena ekspor ke Negara Tira Bambu tersebut sangat besar.
"Kemudian risiko dari tapering off dari Amerika terus betul-betul dilihat dampak dan apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita lakukan. Kemudian terakhir inflasi global, dampaknya semua dihitung, semua kita kalkulasi, di mana yang mesti kita antisipasi," katanya.
Tak berhenti di situ, Jokowi juga mengingatkan bawahannya agar tidak lengah terhadap kasus covid-19. Pandemi corona ini disebut belum selesai dan masih berpotensi berlanjut di 2022.
"Karena itu APBN 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi."
Efisiensi Belanja
Presiden Jokowi mengingatkan terkait efisiensi belanja. Kementerian/lembaga serta Pemda diingatkan untuk menghilangkan belanja yang tidak perlu dan digeser ke belanja produktif.
"Ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya di bulan bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun, di bulan Januari sudah bisa dieksekusi dan kita harus menyiapkan dasar untuk pelaksanaan itu," tegas Jokowi
Selanjutnya, Jokowi juga mengingatkan agar investasi terus didorong dan direalisasikan. Saat ini, komitmen investasi banyak, namun jika tidak di kawal maka akan lama terealisasi.
"Kita harus ingat bahwa APBN hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita artinya yang lebih banyak swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih besar," tutup Jokowi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAnggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaPembiayaan UMKM harus dipermudah, karena penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya