Pesan Sri Mulyani ke pengusaha: Datang ke saya untuk bayar pajak
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyindir pengusaha yang enggan membayar pajak. Hal ini dilakukan di hadapan para pemimpin (Chief Executive Officer/CEO) perusahaan nasional maupun multinasional yang digagas oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.
"Saya ingin sampaikan kepada Apindo bantu saya sebagai CFO republik ini. Jangan sering datang ke saya untuk tidak bayar pajak. Datang ke saya untuk bayar pajak," tegasnya saat kantor Apindo, Jakarta, Jumat (3/2).
Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui saat ini penerimaan pajak memang meningkat terlebih kesuksesan dari program Tax Amnesty. Namun, jika dilihat dari negara tetangga, penerimaan pajak kita masih kalah.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Siapa yang mendorong penerapan cukai? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mendorong upaya pemerintah untuk menekan konsumsi gula.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
"Penerimaan Pajak kita meningkat. Kalau kita lihat Malaysia dan Thailand bisa 15 persen dapat pajak dari GDP. Kalau kita 11 persen. Kalah enggak, kita enggak bisa bayar guru yang baik," jelasnya.
Bahkan, Sri Mulyani tak bosan-bosan untuk mengingatkan manfaatnya bayar pajak. Menurutnya, uang pajak yang dibayarkan pengusaha bisa digunakan untuk setiap sendi kehidupan.
"Saya sudah sering kata uang pajak ini bisa bangun rumah sakit, memperbaiki jalan, bisa untuk renovasi sekolah," tegasnya.
Sri Mulyani menambahkan saat ini Indonesia punya register WP 32,7 juta orang dan hanya 12,7 juta yang bayar pajak. Yang lebih memprihatinkan penerimaan pajak untuk manufaktur relatif tidak ada.
"Konstruksi 25 persen yang sumbang pajak, tertinggi. Agak over diatas kontribusi GDP, yang bayar pajak kontruksi, keuangan, perdagangan, pertanian. Jangan sampai yang duduk di sini ada yang bayar pajak, ada yang enjoy so much (tidak bayar pajak). Adillah jangan ada yang over tax," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaManfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaAda satu mahasiswa di tanah air yang disebutnya layak menjadi calon menteri keuangan.
Baca SelengkapnyaGaji karyawan cenderung naik terlihat dari sumbangan pajak yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan kasus barang kiriman impor dikenakanan pajak tinggi.
Baca Selengkapnya