Peta Waktu Rencana Pemindahan Ibu Kota Pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Kalimantan menjadi salah satu opsi terkuatnya. Hanya saja kota mana yang dipilih, belum diputuskan.

Meski demikian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan sudah memiliki time line atau tahapan waktu pemindahan ibu kota tersebut.

Untuk 2019-2020, tahapannya adalah penyelesaian kajian pemindahan ibu kota dan juga proses pertimbangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pertimbangan ini dilakukan untuk mengetahui produk hukum apa yang bisa mempercepat rencana tersebut.

"Termasuk keputusan mengenai tanah dan lokasinya di mana harus tahun ini, itu kalau mau 2020 kita sudah mulai masuk siapkan lahannya," kata Menteri Bambang di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5).

Untuk memindahkan ibu kota, pemerintah membutuhkan lahan kurang lebih 40 ribu hektare (Ha) secara keseluruhan kota, di mana 2.000 Ha khusus wilayah pusat pemerintahan.

Dengan lahan seluas itu, pada 2020-2021 pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai mengeksekusi dan menertibkan lahan yang akan digunakan. Karena sebagian masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Setelah itu, pada 2022 hingga 2024, proses konstruksi dilakukan. Konstruksi ini mulai dari sarana infrastruktur dasar hingga fasilitas pendukung lainnya dalam sebuah kota.

"Sehingga paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan ibu kota seperti layanan pemerintahan ke kota baru. Apakah seluruhnya atau sebagian," pungkas Menteri Bambang.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6