Petani Kelapa Sawit Diharapkan Bisa Ikut dalam Rantai Pasok Biodiesel

Merdeka.com - Manager program dan kemitraan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Tirza Pandelaki mengharapkan petani kelapa sawit diikutsertakan dalam rantai pasok biodiesel. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Ini juga diperlukan karena keuntungan petani sawit saat ini masih belum bisa diperhitungkan dengan jelas. Ini tergambar pada alokasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp30,2 T yang lebih diarahkan untuk kantong perusahaan kelapa sawit, ketimbang ke petani,

Menurut Tirza, sebenarnya dana ini bisa dipakai untuk mendukung sarana dan prasarana dalam meningkatkan produktivitas petani dan pengembangan sumber daya manusia.

"Bahkan, petani di Kalimantan yang saya temui cerita kalau pendapatan mereka kecil dan tidak sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan di awal," jelas Tirza.

Dia menambahkan, saat ini belum ada kontrak kerja kelembagaan antara petani dan industri biodiesel. Sehingga, belum ada regulasi secara nyata yang mengatur rantai pasok petani ke industri biodiesel.

Selain itu, sumber bahan baku tidak diterima langsung dari para petani, melainkan langsung dari kebun perusahaan. Alhasil, kebijakan kewajiban perusahaan dalam menerima pasokan bahan baku dari masyarakat tidak terlaksana. Terlebih, belum ada patokan harga untuk melindungi petani saat fluktuasi rendah.

"Sampai saat ini, petani masih menjual hasil ke tengkulak. Jika B30 menerima pasokan langsung dari petani, maka akan ada peningkatan pendapatan untuk petani sebesar 30% daripada saat ini," simpul Tirza.

Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pernyataan ini didukung oleh Manajer Riset Traction Energy Asia yang memaparkan bahwa dengan melibatkan petani di rantai pasok biodiesel, kesejahteraan bakal meningkat diikuti dengan pemberantasan kemiskinan. Terlebih, lahan petani atau pekebun sawit mandiri menguasai 41 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Para petani atau pekebun sawit mandiri membutuhkan naungan hukum untuk melindungi serta menjamin pasar mereka. Supaya pemerintah ataupun perusahaan juga bisa membantu petani yang terhambat dalam laju produksi,

"Daya tawar petani itu cenderung rendah karena kebalikan dari monopoli, mereka monopsoni. Petani hanya memiliki satu pembeli dan hal ini tidak memungkinkan mereka melakukan negosiasi," papar Ricky.

Reporter Magang: Theniarti Ailin (mdk/idr)