Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petani Lokal Minim, KPPU Minta Pelonggaran Izin Impor Bawang Putih

Petani Lokal Minim, KPPU Minta Pelonggaran Izin Impor Bawang Putih Pedagang Bawang Putih. ©2020 Merdeka.com/Muhammad Fayyadh

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih menilai, seharusnya proses pengurusan impor bawang putih bisa dilakukan secara lebih longgar. Sebab, jumlah petani bawang putih di Indonesia masih relatif kecil.

"KPPU memiliki konsen sendiri terhadap pengaturan impor (bawang putih) yang begitu ketat. Ini (impor ketat) tidak begitu pas untuk komoditi bawang putih, kenapa? Karena tadi itu tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi di dalamnya," terangnya dalam webinar Pengawasan di Komoditas Bawang Putih, Jumat (22/1).

Selain itu, bawang putih juga dianggap menjadi salah satu komoditas yang sulit untuk dilakukan substitusi. Sehingga stoknya harus tetap terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Orang lain juga bertanya?

"Apakah dengan substitusi tidak mengonsumsi bawang putih karena mahal, maka masyarakat bisa mengganti ke produk yang lain ke seperti bawang merah?. Tidak juga," jelasnya.

Oleh karena itu, KPPU meminta pemerintah untuk lebih mempermudah proses impor bawang putih. Mengingat percepatan impor sangat diperlukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga di pasaran.

"Karena, jika dalam proses penyediaan terlambat. Ini akan memicu kenaikan harga yang memberatkan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang," tambahnya.

KPPU Siap Usut Dugaan Persaingan Tak Sehat Impor Bawang Putih

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap mendukung proses pengusutan impor bawang putih yang diduga menimbulkan persaingan tidak sehat karena hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pengusutan itu bisa dilakukan jika ada pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan.

"Apabila diduga terjadi persekongkolan antara pelaku usaha dan Kemendag dan atau pelaku usaha lain bisa dilaporkan ke KPPU," kata Komisioner KPPU Chandra Setiawan, dikutip Antara, Kamis (24/9).

Chandra mengatakan pihaknya siap memfasilitasi agar ada transparansi dan perlakuan yang sama antar pengusaha dan tidak ada diskriminasi ke semua pelaku usaha. Meski demikian, hingga kini, pihaknya belum mendapat laporan dari para pengusaha bawang putih yang merasa dirugikan dari pembagian kuota impor bawang putih ini.

"Misalnya dengan penjelasan berapa besarnya kuota impor yang diberikan, berapa persediaan dari dalam negeri. Bagaimana cara pembagian kuota? Dan lain sebagainya dengan kriteria yang terukur dan terjangkau," katanya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) mengingatkan masih ada ketidaktransparanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI). Menurut Ketua Pusbarindo Valentino, penerbitan SPI itu masih menguntungkan oknum importir tertentu dan sedikit anggotanya yang mendapatkan izin impor.

"Dari dulu dugaan seperti itu selalu ada, karena perusahaan-perusahaan yang baru muncul dengan pengajuan volume besar justru diterbitkan SPI nya," kata Valentino.

Untuk kasus tersebut, dia menambahkan, ada perusahaan baru yang belum dua tahun berjalan, pengajuan izin impornya sampai 25.000-30.000 ton. Padahal, importir riil yang biasanya membantu pemerintah dalam operasi pasar, tidak banyak mengajukan kuota impor, yaitu hanya pada kisaran ribuan ton.

"Kalau pelaku usaha yang benar-benar, itu pengajuannya tidak besar, ada yang 3.000, 5.000, 7.000, paling besar 10.000-15.000 ton. Pemain lama ada yang mengajukan besar, tapi karena punya jaringan distribusi besar," ujarnya.

Persoalan izin impor yang lama dan diduga menguntungkan pihak tertentu ini sempat membuat persediaan bawang putih di pasaran menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan harga. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga bawang putih pada pekan ketiga September menyentuh Rp26.750 per kilogram. Harga rata-rata ini menjadi yang tertinggi sejak akhir Juni 2020.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah tidak langsung menerbitkan SPI bawang putih karena proses pemeriksaan berkas harus dilakukan secara hati-hati. Hingga sekarang, Kementerian Perdagangan baru menerbitkan SPI bagi importir bawang putih sebanyak 62.000 ton.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beda dengan KPPU, Kemendag Sebut Harga Bawang Putih Naik karena Realisasi Impor Rendah
Beda dengan KPPU, Kemendag Sebut Harga Bawang Putih Naik karena Realisasi Impor Rendah

Kemendag menyebut, hasil monitoring bawang putih menunjukkan masih terdapat perusahaan yang realisasi impornya rendah.

Baca Selengkapnya
Sudah Kantongi Izin, Pengusaha Diminta Segera Impor Bawang Putih
Sudah Kantongi Izin, Pengusaha Diminta Segera Impor Bawang Putih

Sudah Kantongi Izin, Mendag Minta Pengusaha Segera Impor Bawang Putih

Baca Selengkapnya
Harga Bawang Putih Meroket, Pusbarindo Desak Pemerintah Segera Terbitkan Surat Persetujuan Impor
Harga Bawang Putih Meroket, Pusbarindo Desak Pemerintah Segera Terbitkan Surat Persetujuan Impor

Pusbarindo menilai kenaikan harga yang cukup signifikan itu disebabkan oleh masalah pasokan.

Baca Selengkapnya
Harga Bawang Putih Naik Tajam, Ternyata Ini Biang Keroknya
Harga Bawang Putih Naik Tajam, Ternyata Ini Biang Keroknya

Saat ini, harga bawang putih meningkat tajam menjadi Rp40.000 per kg.

Baca Selengkapnya
Mulai 2024, Kementan Batasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ton per Importir
Mulai 2024, Kementan Batasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ton per Importir

Mulai tahun 2024, maksimal impor bawang putih hanya 650 ribu ton per importir.

Baca Selengkapnya
KPPU Minta Bapanas Segera Tetapkan Harga Acuan Bawang Putih
KPPU Minta Bapanas Segera Tetapkan Harga Acuan Bawang Putih

Penetapan harga acuan ini dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan perkembangan harga bawang putih di pasaran.

Baca Selengkapnya
Plt Mentan Sebut Ada 140 Importir yang Sudah Dapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura
Plt Mentan Sebut Ada 140 Importir yang Sudah Dapat Rekomendasi Izin Produk Hortikultura

Arief juga akan memberi apresiasi kepada para importir yang melakukan wajib tanam lebih dari 3 kali.

Baca Selengkapnya
Serikat Petani Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Ini Alasannya
Serikat Petani Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Ini Alasannya

Henry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.

Baca Selengkapnya
Ingat, Kuota Impor Daging Sapi Harusnya Mengacu Rekomendasi Kementerian Pertanian
Ingat, Kuota Impor Daging Sapi Harusnya Mengacu Rekomendasi Kementerian Pertanian

Dalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.

Baca Selengkapnya
Megawati Ungkap ‘Bobroknya’ Persoalan Impor Pangan, Bikin Rugi Petani Bangsa Sendiri
Megawati Ungkap ‘Bobroknya’ Persoalan Impor Pangan, Bikin Rugi Petani Bangsa Sendiri

Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP, di Ancol, Jakarta Utara

Baca Selengkapnya
Dirjen Hortikultura Kementan Telah Terbitkan 2 Ratusan RIPH Sesuai Permentan 239/2019
Dirjen Hortikultura Kementan Telah Terbitkan 2 Ratusan RIPH Sesuai Permentan 239/2019

Pelaku usaha mengajukan RIPH Bawang Putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH

Baca Selengkapnya
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.

Baca Selengkapnya