Petinggi perusahaan tambang masih sedikit yang ikut Tax Amnesty
Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugiasteadi mengatakan petinggi perusahaan tambang di Indonesia masih sedikit yang mengikuti Tax Amnesty, yakni baru mencapai 3.173 wajib pajak dari wajib pajak yang tercatat di Surat Pemberitahuan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SPT-SIDJP) sebanyak 7.424 wajib pajak.
"Angka ini masih tergolong minim dengan jumlah komisaris, pemegang saham dan direksi perusahaan pertambangan minerba dan migas di Indonesia," ucap Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).
Dia mencatat, uang tebusan yang dikumpulkan sebanyak Rp 5,78 triliun, terdiri dari komisaris perusahaan tambang sebesar Rp 2,16 triliun, direksi perusahaan sebesar Rp 1,05 triliun, dan pemegang saham sebesar Rp 2,57 triliun.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Dimana situs web untuk cek pajak? Pertama, buka laman resmi https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ di browser Anda.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
Dari jumlah tersebut diketahui, uang tebusan terendah yang dibayarkan petinggi perusahaan tersebut sebesar Rp 30 ribu, sedangkan nilai tertinggi sebesar Rp 180,6 miliar. "Komisaris ada yang bayar tebusan Rp 200 ribu, direksi paling rendah ada Rp 46 ribu dan pemegang saham ada Rp 30 ribu," jelas Ken.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mencatat Wajib Pajak (WP) sektor pertambangan minerba dan migas yang mengikuti Tax Amnesty atau amnesti pajak hanya sebanyak 1.035 WP. Angka ini terbilang minim dari jumlah wajib pajak sektor tersebut yang mencapai 7.115 WP.
Di mana, tebusan tertinggi dari WP Pertambangan Minerba Rp 96,3 miliar dan Rp 17,4 miliar oleh WP Migas.
"Mereka ada yang membayar uang tebusan Rp 5.000," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaAwalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca SelengkapnyaDalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.
Baca SelengkapnyaTerdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaDalam data yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya dua pelamar yang mendaftar di Kementerian ESDM.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan akan menarik pajak di 100 orang terkaya di Indonesia, yang lebih berkeadilan
Baca SelengkapnyaKementerian ini masih memberikan peluang besar agar masyarakat bisa menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaSumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya