Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Petinggi perusahaan tambang masih sedikit yang ikut Tax Amnesty

Petinggi perusahaan tambang masih sedikit yang ikut Tax Amnesty

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ken Dwijugiasteadi mengatakan petinggi perusahaan tambang di Indonesia masih sedikit yang mengikuti Tax Amnesty, yakni baru mencapai 3.173 wajib pajak dari wajib pajak yang tercatat di Surat Pemberitahuan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SPT-SIDJP) sebanyak 7.424 wajib pajak.

"Angka ini masih tergolong minim dengan jumlah komisaris, pemegang saham dan direksi perusahaan pertambangan minerba dan migas di Indonesia," ucap Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).

Dia mencatat, uang tebusan yang dikumpulkan sebanyak Rp 5,78 triliun, terdiri dari komisaris perusahaan tambang sebesar Rp 2,16 triliun, direksi perusahaan sebesar Rp 1,05 triliun, dan pemegang saham sebesar Rp 2,57 triliun.

Dari jumlah tersebut diketahui, uang tebusan terendah yang dibayarkan petinggi perusahaan tersebut sebesar Rp 30 ribu, sedangkan nilai tertinggi sebesar Rp 180,6 miliar. "Komisaris ada yang bayar tebusan Rp 200 ribu, direksi paling rendah ada Rp 46 ribu dan pemegang saham ada Rp 30 ribu," jelas Ken.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mencatat Wajib Pajak (WP) sektor pertambangan minerba dan migas yang mengikuti Tax Amnesty atau amnesti pajak hanya sebanyak 1.035 WP. Angka ini terbilang minim dari jumlah wajib pajak sektor tersebut yang mencapai 7.115 WP.

Di mana, tebusan tertinggi dari WP Pertambangan Minerba Rp 96,3 miliar dan Rp 17,4 miliar oleh WP Migas.

"Mereka ada yang membayar uang tebusan Rp 5.000," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10).

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan
Nama Jokowi Disebut di Sidang Korupsi Timah, Minta Penambang Ilegal Dilegalkan

Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Paksa Pengemplang Pajak Sawit Setor Rp300 Triliun ke Negara
Prabowo Mau Paksa Pengemplang Pajak Sawit Setor Rp300 Triliun ke Negara

Dalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Kementerian Paling Sepi Peminat CPNS 2023, Baru Ada Dua Pelamar
Ini Dia Kementerian Paling Sepi Peminat CPNS 2023, Baru Ada Dua Pelamar

Dalam data yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya dua pelamar yang mendaftar di Kementerian ESDM.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gebrakan Anies Pajakin 100 Orang Terkaya RI, Tak Ingin Sebut Wajib Pajak Pakai Binatang
VIDEO: Gebrakan Anies Pajakin 100 Orang Terkaya RI, Tak Ingin Sebut Wajib Pajak Pakai Binatang

Anies mengatakan akan menarik pajak di 100 orang terkaya di Indonesia, yang lebih berkeadilan

Baca Selengkapnya
Dari 244 Formasi yang Dibuka, Baru Dua Pelamar di Kementerian Ini
Dari 244 Formasi yang Dibuka, Baru Dua Pelamar di Kementerian Ini

Kementerian ini masih memberikan peluang besar agar masyarakat bisa menjadi ASN.

Baca Selengkapnya
Saksi: Razia Gabungan Tindak Tambang Timah Ilegal Sering Bocor
Saksi: Razia Gabungan Tindak Tambang Timah Ilegal Sering Bocor

Sumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Sidang Harvey Moeis, Saksi Ungkap PT Timah 'Garap' Wilayah Abu-Abu Secara Masif
Sidang Harvey Moeis, Saksi Ungkap PT Timah 'Garap' Wilayah Abu-Abu Secara Masif

Hasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak
VIDEO: PEDAS! Presiden Jokowi Sindir Banyak Pengusaha Sukses Takut Dikejar Pajak

Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak

Baca Selengkapnya