Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PHK di Freeport upaya adu domba rakyat dengan pemerintah Indonesia

PHK di Freeport upaya adu domba rakyat dengan pemerintah Indonesia Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Baru-baru ini manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengeluarkan interoffice memorandum yang berisikan pengurangan tenaga kerja secara siginifikan. Namun, menurut Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) itu hanya upaya adu domba, Kamis (1/3).

Besarnya pengurangan pegawai yang dilakukan Freeport lantaran belum adanya capaian dalam negoisasi dengan pemerintah Indonesia soal eskpor konsentrat, menurut Ketua JAMAN, Iwan Dwi Laksono, tindakan tersebut memang disengaja.

"Freeport gunakan karyawan untuk adu domba rakyat dengan pemerintah,"

Ditambahkan Iwan, tindakan untuk menekan pemerintah Indonesia, agar pemerintah menerima permintaan yang diajukan oleh perusahaan tersebut terkait ketidaksanggupannya terhadap perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Freeport sengaja menggunakan pekerja untuk menekan pemerintah agar dikabulkan permintaannya," ujarnya.

Iwan juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar tidak bergeming dengan tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah Indonesia saat ini adalah pemerintahan yang berdaulat, tidak bisa ditekan dan diatur oleh siapapun.

"Pemerintah Indonesia jangan hiraukan tekanan dan ancaman tersebut, pemerintah kita berdaulat saat ini, tidak bisa ditekan siapapun," jelas Iwan.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoran Inc Richard C. Adkerson mengatakan bahwa larangan ekspor menyebabkan perusahaan tersebut harus mengurangi produksinya. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak yang diproduksi oleh Freeport telah berakhir pada 12 Januari. Sehingga berdampak pada ribuan tenaga kerja. (mdk/ibs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon
Kena PHK Massal, Eks Karyawan Roatex Indonesia Belum Terima Hak dan Pesangon

Surat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.

Baca Selengkapnya
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.

Baca Selengkapnya
Bikin Melongo, Potret Mess Karyawan Freeport 4 Lantai Begitu Mewah, Ada Fasilitas Lapangan Bola
Bikin Melongo, Potret Mess Karyawan Freeport 4 Lantai Begitu Mewah, Ada Fasilitas Lapangan Bola

Potret area pemukiman karyawan di PT Freeport Indonesia yang ada di Timika, Papua.

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
FOTO: Panas-Panasan Demo di Patung Kuda, Massa Buruh Tuntut Penghentian Ancaman PHK Besar-Besaran
FOTO: Panas-Panasan Demo di Patung Kuda, Massa Buruh Tuntut Penghentian Ancaman PHK Besar-Besaran

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai isu yang dinilai merugikan para pekerja di industri tekstil.

Baca Selengkapnya
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara

PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.

Baca Selengkapnya
Buruh Geruduk Kantor Gubernur Bali Saat May Day, Desak Sistem Kerja Kontrak Dihapus
Buruh Geruduk Kantor Gubernur Bali Saat May Day, Desak Sistem Kerja Kontrak Dihapus

Korlap Aksi May Day, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana mengatakan, ada 10 tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini.

Baca Selengkapnya
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan
KSPI Sebut PHK Massal Buruh Pabrik di Jateng Dampak UU Cipta Kerja, Pj Gubernur Minta Tak Dibesar-besarkan

Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.

Baca Selengkapnya
Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai
Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Sudah PHK 22 Pegawai

Aksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan

Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya