PHRI: Pemerintah Masih Nunggak Biaya Hotel Rp196 Miliar untuk Isoman Pasien Covid-19
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), Haryadi Sukamdani menyebut bahwa pemerintah masih menunggak biaya hotel untuk isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19 sebesar Rp196 miliar.
Secara total, masih ada 21 hotel di Jakarta yang belum mendapatkan bayaran atas layanan isoman tersebut. Haryadi mengatakan, pembayarannya masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.
"Ini proses pembayaran menunggu approval Ditjen Anggaran di Kementerian Keuangan, nanti harusnya masuknya dari BNPB, karena awalnya order dari sana," ungkap Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (21/7).
-
Bagaimana cara hotel itu diurus sekarang? Kini wisma itu diakuisisi oleh Bapak Samuel Sugito dan namanya diubah menjadi 'Wisma Kaliurang'.
-
Siapa yang mendukung pembangunan hotel di IKN? Kita sangat bangga bisa bekerja dan mendukung Pakuwon Grup untuk membangun hotel bertaraf internasional di Nusantara. Kita berharap Ibu Kota Nusantara bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan menjadi negara maju.
-
Siapa pemilik hotel? Pemilik hotel, Jim dan Whit Hanks, mengatakan mereka merasa terhormat memiliki peran dalam sejarah lokal.
-
Dimana Hotel Indonesia dibangun? Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together.
-
Dimana pembangunan Hotel Nusantara? Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun meninjau langsung proyek pembangunan Hotel Nusantara di IKN pada Rabu (20/12/2023) lalu.
-
Kapan Hotel Nusantara di IKN akan beroperasi? Setelah melihat langsung progress proyek pembangunan yang ada, Presiden mengungkapkan bahwa optimis hotel siap beroperasi pada Agustus 2023.
Menurut dia, pemerintah pusat harus memiliki sistem pembayaran biaya isoman yang baik apabila masih ingin bekerja sama dengan perusahaan hotel.
Pihaknya meminta agar pemerintah pusat mencontoh pemerintah daerah dalam menerapkan sistem pembayaran biaya isoman ini.
"Untuk beberapa daerah seperti Bandung untuk isoman, itu dibayarkan Pemprov, jadi dibayar 50 persen dulu kalau tidak salah. Pembayarannya 2 minggu sekali, jadi sudah jauh lebih baik," kata Haryadi.
Haryadi mengakui jumlah pasien isoman di hotel tidak begitu banyak. "Pada kenyataannya, tamu di hotel isoman itu justru sedikit karena banyak yang isoman di rumah, lebih tenang dan bisa mengantisipasi," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke Kalimantan Timur, lantaran sejumlah infrastruktur belum selesai.
Baca SelengkapnyaTingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaKala itu, Jokowi menyebut bahwa perkembangan pembangunan hotel tersebut sudah mencapai 34 persen.
Baca SelengkapnyaPengusaha memastikan dapat memberikan THR lebih awal dan bisa mengatur cash flow dengan baik.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut proyek IKN merupakan mimpi besar jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2021, Mal Centre Point juga pernah disegel lantaran belum membayar PBB.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membagikan alasan HUT ke-79 RI di IKN belum bisa menerima 8 ribu tamu undangan hingga dipangkas besar-besaran.
Baca SelengkapnyaMelihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.
Baca SelengkapnyaHari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca Selengkapnya