Pilih bos Pertamina, Menteri BUMN diminta libatkan KPK dan PPATK

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melakukan seleksi terbuka terhadap calon direktur utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Sealin itu, Rini juga diminta untuk menyampaikan kepada publik kriteria-kirteria umum dan khusus calon petinggi BUMN energi tersebut.

Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia Fabby Tumiwa meminta pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomor satu di Pertamina. Hal itu ditujukan untuk membuktikan komitmen Jokowi-JK akan transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.

Menurut dia, Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan 'sapi perahan' untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai-partai penguasa.

"Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (16/11).

Fabby menegaskan, sudah seharusnya proses seleksi dirut dan direksi lainnya serta komisaris dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BUMN di Indonesia. Dia berharap Pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.

Sementara itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan Pertamina juga harus dipimpin orang yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam industri migas. Selain itu, posisi-posisi strategis di Indonesia haruslah diisi oleh orang yang benar-benar memiliki kapasitas dalam menjalankan perannya sesuai dengan janji Presiden Jokowi.

"Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi orang 'titipan' saja," kata Maryati.

Dirut Pertamina juga harus mampu memotong rente perdagangan minyak dan pengadaan BBM yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi (cost) agar publik dapat merasionalisasi harga BBM yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd). Naik 11,9 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai USD 79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar USD 3,44 miliar. (mdk/yud)