Pilkada Serentak Gagal Denyutkan Ekonomi

Merdeka.com - Sebanyak 270 daerah telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Namun, pesta demokrasi serentak tahun ini tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian. Salah satu penyebabnya yaitu pandemi Covid-19 yang memaksa pasangan calon kepala daerah melakukan kampanye secara online.

Padahal, pemerintah berharap gelaran pesta demokrasi tersebut bisa melesatkan ekonomi di tengah pandemi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan penyelenggaraan pilkada bisa menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekonomi RI sepanjang semester I-2020 terkontraksi sebanyak minus 1,26 persen (yoy) sehingga butuh sokongan geliat perekonomian di berbagai bidang.

"Kita akan menghadapi pilkada di Desember, dan pilkada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit (pertumbuhan ekonomi) juga," ujar Airlangga dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, (5/8) lalu.

Namun ini tidak terbukti, salah satunya bisa dilihat dari permintaan kaos Pilkada sebagai bagian penting dari atribut kampanye.

"(Permintaan kaos pilkada) Naiknya tidak begitu signifikan sih permintaan order kaos pada tahun ini. Kita kenakannya paling 10 persen sampai 20 persen," kata pelaku UMKM pembuat kaos Pilkada, Azizah saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Azizah menjelaskan, anjloknya permintaan ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Mulai dari adanya pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga larangan berkumpul di seluruh kegiatan pesta demokrasi itu. "Terkait turunnya permintaan kaos ini, kalau dari informasi yang diterima di daerah itu ada aturan ga boleh ramai di TPS. Selain itu ramai juga kan imbauan pelarangan berkumpul karena Covid-19," jelas dia.

Padahal, penyelenggaraan pesta demokrasi itu menjadi ajang yang dinantikan oleh para pelaku UMKM pembuat atribut kampanye termasuk kaos. Sebagaimana yang kerap terjadi pada Pilkada di tahun sebelumnya. "Bahkan, dari KPU kita tahun ini ga sama sekali ga dapet orderan kaya baju panitia seperti Pilkada tahun sebelumnya. Jadi, yang masuk cuma kaos untuk timses aja seperti dari Gorontalo atau daerah yang ada Pilkada aja," terangnya.

Maka dari itu, Azizah meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. "Supaya semua lancar, untuk kegiatan usaha juga bisa berlaku normal itu saja sih," tandasnya.

Pengusaha pun tak merasakan dampak Pilkada serentak. Berikut ulasannya:

Transaksi Ekonomi Minim

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, Pilkada serentak tahun ini tidak memberi dampak besar ke sektor perekonomian dan pelaku usaha. Menyusul adanya keterbatasan ruang kampanye yang dilakukan secara virtual sesuai anjuran protokol kesehatan.

"Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker dan lainnya untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat," ujar dia kepada Merdeka.com, Rabu (9/12).

Sarman mengatakan, pelitnya manfaat Pilkada serentak bagi pelaku usaha tahun ini karena para paslon sangat membatasi belanja kampanye. "Atau mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," jelas dia.

Pun, dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya dianggap sangat terbatas karena dipakai hanya untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya. "Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," paparnya.

Padahal, putaran uang pada Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di ikuti 735 pasangan calon kepala daerah ditaksir mencapai Rp5 triliun. Menurutnya, nilai tersebut didapat dengan perhitungan sebelum pandemi Covid-19.

"Karena tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung di sana terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul umbul, banner, kaos, topi, sticker dan lain lain. Dan di sana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa," ucapnya.

"Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar, ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing masing. Jumlah ini sangat signifikan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional," rincinya.

Tak Untungkan UMKM

Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda memprediksi, tingkat permintaan alat peraga kampanye (APK) akan terjun bebas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini, akibat virus Covid-19.

"Nampaknya pilkada serentak tahun ini tidak akan seperti pilkada-pilkada tahun sebelumnya karena Covid-19. Akibatnya permintaan produksi alat peraga kampanye atau APK, termasuk kaos turun tajam," ujar dia kepada Merdeka.com, Rabu (9/12).

Huda mengungkapkan, turunnya permintaan akan APK tak lepas dari sejumlah dampak pandemi Covid-19. Seperti pembatasan jumlah pemilih di TPS hingga adanya larangan berkumpul sepanjang Pilkada berlangsung.

"Selain itu, tingkat partisipasi warga juga diprediksi akan menurun karena takut terkena Covid-19. Ini semua mengakibatkan permintaan APK seperti kaos akan berkurang, walaupun ada permintaan masker namun tidak akan signifikan," terangnya.

Oleh karena itu, dia meminta pelaku UMKM untuk lebih mengencangkan ikat pinggang di musim Pilkada 2020 ini karena bertepatan dengan pandemi Covid-19. "Jadi, intinya tidak ada hal yang baik dari pilkada serentak ini ke UMKM dan ekonomi secara umum," katanya.

Libur Pilkada Tak Mampu Geliatkan Ekonomi

Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang jatuh pada hari Rabu (9/12). Pemerintah pun memberlakukan hari libur untuk memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk menggunakan hak suaranya dalam perayaan pesta demokrasi.

Namun, Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, libur Pilkada serentak tahun ini tak berdampak signifikan terhadap geliat ekonomi. Mengingat pesta demokrasi kali ini masih dihantui oleh penyebaran virus Covid-19.

"Libur Pilkada serentak ini dampaknya tidak besar bagi ekonomi. Apalagi ada kenaikan kasus Covid-19 dalam seminggu terakhir, sehingga orang masih tertahan untuk melakukan kegiatan sosial ekonominya walau libur," keras dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/11).

Bhima mengatakan, keputusan masyarakat untuk lebih memilih tinggal di rumah dalam libur Pilkada tahun ini sangat beralasan. Salah satunya untuk menghindari kerumunan karena berisiko sebagai media penularan virus mematikan asal China itu.

"Kondisi ini berbeda dengan libur pilkada saat normal. Di mana masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi, misalnya berbelanja atau berwisata," terangnya.

Selain itu, Bhima menilai lesunya geliat ekonomi pada libur Pilkada serentak kali ini akibat belum membaiknya daya beli masyarakat dampak pandemi Covid-19. Alhasil masyarakat masih menahan tingkat konsumsi. "Daya beli yang sedang turun ini mengakibatkan konsumsi juga di rem walau ada libur Pilkada. Kan hotel sepi dan mal juga masih sepi. Biasanya penuh saat libur pilkada kan," tutupnya.