Follow
Pilpres 2019 Usai, Apindo Tunggu Reformasi Pajak & Ketenagakerjaan Presiden Terpilih
Merdeka.com - Pemilihan Presiden/ Pilpres 2019 telah selesai dilakukan. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, mengatakan salah satu tugas berat yang nantinya akan diemban oleh pemimpin selanjutnya yakni harus mampu melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan dan perpajakan.
Sebab, kedua sektor ini dinilai cukup berdampak terhadap daya saing bagi perekonomian Tanah Air. "Karena kompetitif menjadi penting karena kita melawan negara negara lain juga ya kan. Baik itu nanti dari sisi ekspor perdagangannya, investasi, cari investor untuk masuk itu kan semua hubungannya dengan kompetitif dan daya saing," kata Shinta ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (18/4).
Tugas penting lainnya adalah bagaimana pemerintah selanjutnya harus mampu membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Caranya dengan mengembangkan kembali program kecocokan antara pendidikan dan kebutuhan industri.
-
Apa tugas utama Pantarlih Pilkada 2024? Dalam Pilkada 2024, tugas Pantarlih meliputi: Membantu KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih; Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih; Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih; Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
-
Apa saja tugas Pantarlih Pilkada 2024? Berikut adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh Pantarlih selama masa kerjanya:Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS: Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih. Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih: Salah satu tugas utama Pantarlih adalah melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi data pemilih untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memenuhi syarat.Memberikan Tanda Bukti Terdaftar: Pantarlih bertanggung jawab untuk memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih yang telah dicocokkan dan diteliti datanya. Tanda bukti ini berfungsi sebagai verifikasi bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar secara resmi.Menyampaikan Hasil Pencocokan dan Penelitian: Setelah melaksanakan pencocokan dan penelitian, Pantarlih harus menyampaikan hasilnya kepada PPS.
-
Apa tugas PKD di Pilkada 2024? PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa tugas utama dari PKD Pilkada 2024? Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
"Kedepan kita perlu fokus juga untuk soft infrastrukturnya. Yaitu SDM-nya, pengembangan SDM-nya. Maka itu menjadi satu prioritas," sebutnya.
Kemudian yang terakhir, kata dia, adalah bagaimana pemerintah komitmen dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, baik secara makro maupun mikro. "Jadi fundamental ekonominya harus kuat fiskal ekonominya, fiskalnya, fiskal policy-nya."
"Pemerintah sekarang sudah on track, sekarang kita tinggal terus. Jadi ini harus kta percepat jalannya jadi kita harus teruskan jalannya kita mesti perbaiki hal-hal yang masih kurang," pungkasnya.
Sebelumnya, Hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 beberapa lembaga survei menunjukkan hasil keunggulan pasangan Jokowi-Maruf dibanding Prabowo-Sandi. Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, menyebutkan unggulnya petahana dalam posisi sementara hitung cepat diprediksi program-program selama lima tahun terakhir akan dilanjutkan, seperti pembangunan infrastruktur dan program unggulan lainnya baik yang sudah ada maupun yang baru ditawarkan saat kampanye.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengusaha meminta pemerintah bisa mengerti beberapa kelompok usaha yang tidak mampu mengantisipasi.
Baca Selengkapnya
"Salah satunya, membahas transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata AHY
Baca Selengkapnya
Kondisi ini yang menjadi kunci utama stabilitas ekonomi menjelang pencairan THR
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik terpilihnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.
Baca Selengkapnya
Kadin berharap calon presiden (capres) pada pemilu 2024 mampu memperbaiki sejumlah kebijakan di era pemerintahan Jokowi belum sempurna.
Baca Selengkapnya
Perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden.
Baca Selengkapnya
Shinta menegaskan bahwa mekanisme pembayaran upah, termasuk upah lembur, telah diatur dengan jelas dan menjadi panduan bagi para pelaku usaha.
Baca Selengkapnya
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi posisi yang sangat disorot, karena kebijakan fiskal yang tengah menghadapi tantangan cukup rumit.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan agar pemerintah saat ini mendukung segala bentu program unggulan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnya
Sudah ada tiga pasang bakal capres-cawapres yang akan maju dan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya