Pimpinan Komisi XI DPR Geram Kampung Halamannya Disebut Paling Rentan Miskin
Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng mengaku geram saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kampung halamannya, Provinsi NTT disebut sebagai provinsi dengan tingkat kerentanan kemiskinan paling tinggi.
Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Kejadian itu bermula ketika Bambang menjelaskan kondisi tingkat kerentanan miskin Indonesia. Bambang menjelaskan berdasarkan data BPS, NTT merupakan provinsi dengan tingkat tertinggi, disusul Aceh dan Lampung.
-
Dimana angka kemiskinan Kaltim berada? Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Apa yang dicapai Jawa Timur dalam hal kemiskinan? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir.
-
Bagaimana Banyuwangi menangani kemiskinan? Salah satu upayanya tersebut adalah dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
"Mohon maaf untuk Pak Ketua dan Pak Johnny Plate, provinsi dengan tingkat kerentanan tertinggi adalah NTT 27,4 persen, disusul Aceh 26 persen dan Lampung 26 persen," ungkap Bambang di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI DPR, Jakarta, Rabu (16/1).
Bambang menjelaskan berdasarkan data tersebut terbukti bahwa masyarakat yang tingkat kerentanan kemiskinan tidak melulu yang berada di wilayah timur Indonesia. Ada aspek lain yang membuat sebuah provinsi memiliki tingkat kerentanan miskin yang tinggi.
Misalnya ciri-ciri masyarakat rentan miskin adalah 43 persen rumah tangga yang tidak punya akses sanitasi yang layak dan 37 persen tidak punya akses air minum layak. Lalu sebanyak 54 persen masyarakat rentan miskin ada di kota sedangkan 46 persen juga ada di kota.
"Jadi ini tidak melulu masalah Timur Barat, tapi masalah spesifik pada provinsinya," kata Bambang.
Usai Bambang menyelesaikan paparannya, Mekeng langsung mengonfirmasi kebenaran data tersebut kepada Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto. "Mengenai kerentanan, apa benar NTT paling rentan? Saya tidak percaya warga Papua di gunung lebih makmur dari NTT. Coba jelaskan," tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut Bos BPS kemudian menjelaskan bahwa tingkat kerentanan miskin berbeda dengan tingkat kemiskinan. Jika melihat tingkat kemiskinan, maka Papua memang lebih tinggi dari NTT. Namun untuk rentan miskin, NTT lah yang paling tinggi.
"Untuk di Papua memang kemiskinan lebih tinggi dari NTT. Tetapi kita bicara kerentanan, di Papua jatuhnya miskin bukan rentan miskin. Seperti itu pak," jelas Kecuk.
Mendengar jawaban itu, Mekeng justru mengungkapkan kegusarannya. Menurut politisi Partai Golkar ini penyebab tingkat kerentanan miskin NTT tinggi lantaran infrastruktur yang buruk.
"Di NTT daerah yang terbelakang, terpencil dan termiskin masih banyak. Kondisi jalan ancur-ancuran, itu yang membuat orang makin miskin," kata Mekeng.
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus pada perbaikan jalan di desa-desa khususnya di NTT. "Jadi yang harus disiapkan pemerintah itu jalannya. Kalau jalan tol dibangun terus tidak juga buat orang di kampung sejahtera," tegas dia
"Harus dibangun juga jalan-jalan di kampung itu. Kalau jalan tidak pernah diperbaiki, kemiskinan tidak akan pernah terbaiki," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lihat lebih dekat kondisi penduduk miskin terbanyak di Jatim
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil tegas membantah Dharma terkait Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dianggap miskin usai Covid-19.
Baca SelengkapnyaSaid juga sudah punya peta persoalan di Jatim untuk kemudian dikolaborasikan dengan Risma.
Baca SelengkapnyaBangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca SelengkapnyaAnggota Banggar DPR, Muhammad Nasir Djamil menyinggung, soal kemiskinan di Indonesia
Baca SelengkapnyaSelain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPeningkatan penduduk miskin di Sulawesi disebabkan rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaNamun, Imam menambahkan, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2024 masih lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2019.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca Selengkapnya