Pimpinan MPR jadi 10 Orang, Menteri Sri Mulyani Siapkan Anggaran Tambahan
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih menghitung penambahan anggaran untuk 10 pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru saja ditentukan tadi malam. Penambahan anggaran tersebut akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini.
"Jadi nanti kita akan lihat dari alokasi yang ada di dalam. Dan kalau itu memang sudah ada keputusannya mereka akan membuat formasi itu ya kita tambahkan anggarannya," ujar Menteri Sri Mulyani di Lapangan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).
Menteri Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan mengikuti keputusan politik yang sudah ditentukan MPR bersama seluruh anggotanya. Pihaknya juga masih menunggu pemberitahuan resmi dari Sekretaris Jenderal MPR terkait penambahan perangkat dan pimpinan.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
"Kalau kita tentu mengikuti apa yang diputuskan di dalam lembaga-lembaga tinggi negara, alat kelengkapan, biasanya kalau dari sisi jumlah. Waktu itu sekretariat MPR sudah menginformasikan kepada kita mengenai kebutuhan anggaran yang mereka perlukan," jelasnya.
MPR Telah Mendapat Anggaran Rp46 Miliar
Tahun ini, MPR mendapat anggaran sebesar Rp958,3 miliar. Dari jumlah itu, untuk pimpinan MPR pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp46 miliar.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, penambahan anggaran MPR akan mengikuti mekanisme yang ada. Meski demikian, dia belum dapat merinci tambahan anggaran untuk MPR.
"Nah belum tahu, karena harus diperhitungkan dulu oleh sekjen MPR. Mereka yang tahu hal itu dan belum pernah diinfokan ke Kemkeu persisnya," jelasnya.
Sebelumnya, Rapat Gabungan MPR dan DPD menyepakati sejumlah nama yang akan duduk di jajaran pimpinan MPR periode 2019-2024. Jumlah pimpinan MPR berjumlah 10 orang.
Semua fraksi sudah menyetorkan nama calon pimpinan. Nama-nama itu yakni Syarief Hasan dari Fraksi Demokrat, Ahmad Basarah dari Fraksi PDIP, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS, Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar, NasDem Lestari Moerdijat dari Fraksi NasDem, Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra, Arsul Sani dari Fraksi PPP, dan Fadel Muhammad dari Fraksi DPD.
Pimpinan sementara Abdul Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan, dalam rapat gabungan sudah mufakat tentang 10 nama pimpinan. Hanya tinggal memilih nama ketua saja yang belum disepakati.
"Nanti hasilnya itu dimusyawarahkan siapa yang dipilih akan jadi ketua. Itu saja. Tapi taulah orang yang ngomong ini kan bisa lima menit," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Setelah rapat gabungan, nantinya akan ada rapat lobi antar partai untuk menentukan Ketua MPR. Jika sudah ada nama ketua, baru dilakukan pelantikan pada pukul 19.00 WIB. "Penetapan pemilihan ketua dan pelantikan nanti malam," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca SelengkapnyaSusunan mitra di komisi akan ditentukan setelah Prabowo menentukan kabinet.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaBahkan Thomas mengaku sudah ada harmonisasi pemerintahan selanjutnya baik untuk anggaran dan jumlah kementerian yang akan membantu Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPuan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Baca Selengkapnya