Follow
Pindah ibu kota, pemerintah cari alternatif selain Palangkaraya
Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan pemindahan Ibu Kota masih dalam tahap studi.
"Masih studi awal mencari alternatif-alternatif," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/6).
Menteri Sofyan membenarkan bahwa Palangkaraya merupakan kawasan yang diusulkan menjadi pengganti Ibu Kota Republik Indonesia. Namun, pemerintah saat ini masih mencari alternatif lokasi lain.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Kapan Sukarno ungkapkan gagasan memindahkan ibukota? Wacana ini Sukarno ungkapkan sendiri pada hari peringatan ulang tahun Jakarta ke 437 pada tanggal 22 Juni 1964.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Soekarno memutuskan Palangka Raya batal jadi ibu kota? Namun sebelum itu, pada 17 Juni 1964, Soekarno sempat melemparkan pernyataan bahwa penetapan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Indonesia batal. Ini beriringan dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tersebut.
"Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.
Kendati sudah ada informasi bahwa pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia mulai awal 2018 atau 2019, Menteri Sofyan enggan menanggapi lebih jauh. Dia menekankan, keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan. Keputusan jangka panjang implikasinya gitu kan," terangnya.
Disinggung berapa jumlah lokasi yang dijadikan alternatif pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia, mantan menteri koordinator perekonomian ini enggan membeberkan.
"Belum, belum (tahu). Kamu jangan ngomong gitu dong, kita masih cari tempat," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya
Rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta tersebut urung terwujud di era Presiden Soekarno.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Akhirnya setelah bertahun-tahun studi, Jokowi memutuskan ibu kota negara akan pindah.
Baca Selengkapnya
Dasco menjelaskan, Prabowo tengah mengkaji Keppres itu dan pada saat yang tepat bakal diumumkan.
Baca Selengkapnya
Sederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Presiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Jika Jokowi benar-benar pindah ke IKN pada September 2024 berarti kepindahannya itu hanya sebulan sebelum dia lengser.
Baca Selengkapnya