Pinjol Banyak Diadukan di 2021, YLKI Minta UU Perlindungan Data Segera Disahkan

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sebanyak 535 konsumen melakukan pengaduan terkait pelayanan sepanjang tahun lalu. Mayoritas pengaduan tersebut, terkait dengan pelayanan jasa keuangan seperti pinjaman online.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, banyaknya pengaduan konsumen pinjol atau pinjaman online karena rendahnya pengetahuan atau literasi masyarakat terkait finansial di Indonesia. Selain itu, masih ada kekurangan dari sisi regulasi.

"Oleh karena itu YLKI rekomendasikan harus ada penguatan regulasi kita bicara ekonomi digital, baik fintech pinjol atau e-commerce adalah perlindungan data pribadi," kata Tulus dalam diskusi daring, Jakarta, Jumat (7/1).

Tulus meminta, agar pemerintah bersama DPR mempercepat pengesahan Undang-undang Perlindungan data pribadi. Hal tersebut, agar tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi dari oknum-oknum pinjol seperti selama ini banyak dikeluhkan.

"Kami meminta pemerintah dan DPR, untuk mempercepat pengesahan undang undang perlindungan data pribadi dan OJK serta satgas investasi," katanya.

Sebelumnya, dari 535 pengaduan yang diterima YLKI sebanyak 49,60 persen didominasi oleh jasa keuangan. Selanjutnya, sebesar 17,20 persen pengaduan konsumen terkait dengan e-commerce yang terdiri dari belanja online dan transportasi online. Kemudian di telekomunikasi 11,40 persen, perumahan 4,9 persen dan listrik 1,7 persen.