PIP-SMI melebur, pemerintah jamin tetap beli saham Newmont

Merdeka.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan rencana peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan ini masuk dalam UU APBN-P 2015 yang telah diketok DPR bersama pemerintah dalam sidang paripurna yang sempat molor 7 jam.

Penggabungan PIP dan SMI tentu berdampak pada rencana pemerintah membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Pasalnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan peleburan PIP dan SMI untuk membentuk lembaga pinjaman dan modal infrastruktur.

"Kalau PIP ini melebur kan jadi lembaga pembiayaan infrastruktur. Newmont bukan lagi dia. Mereka fokus pinjaman dan modal infrastruktur," ucap Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Meski demikian, Bambang saat ini belum memastikan siapa yang akan mengambil saham Newmont ke depannya. Namun, ketika dipastikan apakah pemerintah batal atau tidak, Bambang menyebut tidak akan batal.

"Kita bukan membatalkan, nanti kalau memang tertarik bisa berbagai cara. Tapi sekarang tidak lagi PIP. Kalau BUMN tertarik silahkan," tutupnya singkat.

Sebelumnya, pemerintah mengaku siap untuk membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar tujuh persen.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan keputusan atas pembelian saham Newmont tersebut berada di tangan pemerintah. "Tapi kan haknya ada di pemerintah, hak refusal juga ada di pemerintah," ujar Hadiyanto yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2) malam.

Hadiyanto menegaskan merger antara PIP dan SMI dapat berperan penting untuk mengambil alih saham Newmont. "Newmont dengan kondisi harga komoditi seperti ini, kemudian melemah, ekspornya juga kinerjanya berubah, makanya harus direview lagi," kata dia.

Dalam peleburan ini, SMI akan menerima dana sebesar Rp 18,4 triliun, di mana dana tersebut sudah termasuk modal dari PIP, ucap Bambang, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1). (mdk/bim)