Piutang Negara Capai Rp170 Triliun, Paling Banyak dari BLBI

Merdeka.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat, total piutang negara yang tengah diurus Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hingga September 2022 sebanyak Rp170,23 triliun. Mayoritas berasal dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, PUPN telah mengurus piutang dari 45.524 berkas kasus piutang negara (BKPN).

"Gross-nya aja adalah Rp170,23 triliun, di mana sebagian besar piutang BLBI. Piutang BLBI-nya sekitar Rp150 triliun, ini gross-nya," terang Encep dalam sesi media briefing, Jumat (16/9).

Kendati secara nilai rupiah paling besar, total berkas yang diperoleh dari para debitur kasus BLBI hanya sekitar 13.600 berkas. Sebab, berkas piutang yang kini diurus bukan hanya berasal dari debitur-debitur besar saja.

"Ya itu ada dari yang kecil-kecil. Jadi kalau mengenal obligor bukan yang triliun saja, ada juga utang-utang kecil. Ada yang ratusan, puluhan juta juga ada," ungkap dia.

Perkuat PUPN

Guna mempercepat hak negara atas piutang tersebut, pemerintah telah memperkuat peran PUPN untuk melakukan penagihan kepada debitur/obligor tersebut. Itu dilakukan lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022.

Salah satu materi muatan dalam PP itu adalah mengatur upaya-upaya pembatasan keperdataan maupun penghentian layanan publik kepada debitur. Namun, penghentian layanan ini dipastikannya akan betul-betul dikenakan bagi orang yang sebetulnya mampu membayar utangnya ke negara tapi tidak cepat dilakukan.

"Kita membatasi orang-orang itu yang tentu saja ini selektif ya, dengan data akurat, orang-orang yang sebenarnya mampu bayar," ujar Encep.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com