Follow
PKS Tolak Kenaikan Tarif PPN dan Tax Amnesty Jilid II
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP telah resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (7/10).
Sebanyak 8 fraksi menyepakati RUU baru perpajakan ini, antara lain PDIP, Golkar, Gerindra Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Namun, pengesahan RUU HPP ini mendapat penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Adapun satu fraksi yaitu fraksi PKS belum menerima hasil kerja panja, dan menolak RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan dilanjutkan pada pembicaraan tahap II dalam rapat paripurna DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP, Kamis (7/10).
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Dolfie menyampaikan, poin pertama yang belum bisa ditolerir fraksi PKS terkait kenaikan tarif PPN atau pajak pertambahan nilai secara bertahap. Dalam RUU HPP ini, tarif PPN akan naik jadi 11 persen pada 1 April 2022, untuk kemudian naik jadi 12 persen paling lambat per 1 Januari 2025.
"Pertama, fraksi PKS tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Fraksi PKS berpendapat bahwa kenaikan tarif PPN akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional," ujar Dolfie.
Selanjutnya, dia menambahkan, fraksi PKS juga menolak barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jasa layanan keagamaan menjadi barang/jasa kena pajak.
"Kalau sampai tarif PPN masih 0 persen, namun dengan menjadi BJKP (barang dan jasa kena pajak), barang dan jasa tersebut suatu saat bisa dikenakan pajak," ungkap dia.
Selain itu, Dolfie menyebutkan, PKS secara resmi menolak undang-undang pengampunan pajak, yang bakal digulirkan dalam program tax amnesty jilid II.
"Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan program voluntary asset discosure atau pengungkapan sukarela harta wajib pajak sebagaimana yang dipahami para ahli dan publik sebagai program tax amnesty jilid II," pungkas Dolfie.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya
Penolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya