PLN diminta buat kajian dampak kenaikan harga batu bara terhadap tarif listrik
Merdeka.com - Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8). Dalam rapat tersebut, Komisi VII meminta PLN untuk mengkaji dan menghitung dampak melonjak harga batu bara ke tarif listrik.
"Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk membuat kajian atas meningkatnya harga batu bara dan dampaknya pada BPR, TDL, kinerja, dan kontribusi PT. PLN (Persero) kepada negara sampai akhir tahun 2017 dan 2018 dan disampaikan kepada komisi VII pada 7 September 2017," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi.
Selain itu, rapat ini juga membahas kinerja PLN dan anak usahanya serta laporan progres pengerjaan pembangkit listrik 35.000 MW, juga proses akuisisi PLTU Mulut Tambang di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
Dia pun meminta PLN menyampaikan laporan yang telah diaudit pada 2014, 2015 dan 2016. Untuk itu, Mulyadi menambahkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dapat melaksanakan poin-poin kesepakatan tersebut.
"Harap dipelajari supaya program-programnya jalan," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapoksi Komis VI Fraksi PKB ini pun menjelaskan ada beberapa kinerja PLN yang menjadi catatan
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaDia menekankan bahwa dinamika harga batu bara di masa depan akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, saat ini Indonesia menentukan harga nikel dunia hingga membuat Australia marah
Baca SelengkapnyaDarmawan menyebut, pertemuan itu membahas lebih detail visi misi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi yang baru di bentuk Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Pertamax (RON 92) untuk dijadikan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKeuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaTerjadi debat panas ketika Menteri Budi Arie dicecar tajam terkait kebocoran tersebut.
Baca Selengkapnya