PLN diminta tak ambil keuntungan ganda di proyek PLTGU Jawa 1

Merdeka.com - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengaku sudah mencium hal yang tak beres dalam mega proyek PLTGU IPP Jawa 1 dari awal. Salah satunya adalah masalah bankability atau kelayakan pembiayaan oleh perbankan untuk proyek tersebut.

"Soal pasokan LNG, misalnya, seharusnya sudah jelas dari awal sehingga bisa dipercaya investor, pemenang tender juga bisa langsung mengerjakan proyek tersebut. Target penyediaan listrik pun terbantu," kata Komaidi di Jakarta, Minggu (22/1).

Komaidi mengakui, dalam proyek raksasa seperti PLTGU, pasti ada kepentingan baik di PLN maupun di Pertamina yang kebetulan sebagai pemenang tender bersama Marubeni dan Sojitz, namun tetap harus ada solusi dari kedua belah pihak.

Sebagai pemilik tender, lanjut Komaidi, PLN seharusnya berpikir satu paket bahwa ini adalah proyek pengadaan listrik. PLN disarankan tak perlu mengambil keuntungan ganda, untung di listrik dan untung di gas. PLN juga tidak perlu ambil margin di item-item biaya awal, harusnya PLN mengunci di produk akhir yaitu di harga listrik.

Berdasarkan temuan lenders, ada sekitar 90 isu ketidakkonsistenan PLN dalam melakukan tender di mana syarat dan ketentuan (term and condition) tidak sesuai dengan logika bisnis, best practice serta terjadinya inkonsistensi. Antar klausul banyak yang tidak align (satu dengan yang lainnya tidak sejalan). Itulah kenapa megaproyek Jawa 1 tidak bisa diterapkan (workable) bahkan tidak bankable.

Menurut Komaidi, Jika PLN sanggup memasok LNG berarti PLN yang harus menanggung biaya tersebut. Jika Pertamina yang harus memasok LNG berarti Pertamina yang harus bertanggung jawab. "Tapi PLN bukan pelaku migas tentu tidak cukup solid untuk memproyeksi aspek bisnis untuk migas terutama ke depannya," ucapnya.

Kabar yang beredar, PLN menetapkan pasokan LNG untuk PLTGU Jawa 1 dari Tangguh dengan desain kapasitas kapal yang dapat diterima oleh FSRU (floating storage and regasification unit atau terminal terapung penerima dan regasifikasi ) yakni kapal dengan kapasitas kapal 125.000-155.000 m3.

Padahal dalam 5 tahun ke depan, kapal-kapal LNG milik Tangguh sudah diganti dengan kapal kapasitas 170.000m3. Ada indikasi PLN akan meminta pemenang lelang untuk memodifikasi FSRUnya agar match dengan kondisi saat ini.

Untuk hal teknis tersebut, Komaidi menyarankan harus dibicarakan kembali agar proyek tak terganggu. "Harus disadari bahwa proyek PLTGU Jawa I butuh kontinuitas, akan timbul kerugian jika kemudian tidak ada pasokan LNG dan terpaksa langsung membeli di pasar spot yang harganya lebih mahal. Itu tak boleh terjadi," ucapnya.

Komaidi menjelaskan bahwa PLTGU Jawa 1 merupakan proyek besar yang berkaitan langsung dengan pengadaan listrik 35.000 MW. Mau tidak mau akan diinstruksikan oleh Presiden untuk terus berlanjut. PLN serta konsorsium Pertamina harus mengerjakannya secara profesional secara murni bisnis, PLN seharusnya menyerahkan saja kepada pemenang tender yang sanggup menjalankannya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi PLN pada akhir September 2016, konsorsium PT Pertamina dikabarkan berhasil memberikan memberikan harga termurah pada tender pembangkit listrik PLTGU Jawa-1.

Perbedaan harga penawaran antara konsorsium Pertamina dan urutan kedua, konsorsium Adaro dan konsorsium Mitsubishi mencapai USd 2,3 miliar - USD 2,4 miliar sepanjang masa kontrak.