PLN dinilai tak transparan soal pengadaan kapal pembangkit listrik

Merdeka.com - Pengadaan program Kapal Listrik Tenaga Gas (PLTG) atau Marine Vessel Powerplant dinilai ada kejanggalan. Padahal, program ini untuk mengatasi keluhan krisis listrik di berbagai daerah Indonesia.

Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mempertanyakan efektifitas dan efisiensi program kapal yang disewa PT PLN (Persero) dari Karadeniz Powership Zeynep, Turki. Alasannya, PLN dinilai tidak terbuka kepada publik terkait harga sewa, operasional, hingga sistem penyaluran ke darat dari kapal pembangkit listrik ini. Dari temuannya di lapangan, justru ada keruwetan dalam menyalurkan MVPP ini ke darat.

"Kalau kita kan yang bergerak sebagai pemerhati dari kemarin tidak mendapat pencerahan soal ini terutama tidak terbukanya PLN terhadap publik soal harga sewa, operasional, sistem penyaluran ke darat seperti apa. Temuan di lapangan, ada keruwetan menyalurkan MVPP ini ke darat apa menggunakan kabel bawah laut atau saluran udara tegangan tinggi," ujar Ferdinand dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (17/1).

Menurut dia, jika biaya sewa kapal ini sebesar Rp 1.800 per kilowatt hour (kWh) maka tidak jauh berbeda dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang pernah digerakkan pada jaman Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Kalau dia menggunakan bahan bakar diesel biasa harganya. Tapi kan ini didesain dual fuel yaitu diesel dan gas. Kalau harga yang tadi gunakan diesel memang mau enggak mau segitu, kalau gunakan gas ya segitu itu jadi sedikit mahal," jelas dia.

Selain itu, kata Ferdinand, kapal listrik ini disewa BUMN ketenagalistrikan untuk lima tahun mendatang. Jika telah selesai, maka kapal tersebut akan dikembalikan lagi ke Turki.

"Kalau untuk lima tahun, daya segitu kalau kita bayar sewanya hitung-hitungannya kita bisa sewa dengan sistem BOT dan akhirnya jadi milik kita kapalnya," pungkas dia.