Follow
PLN ngaku tak khawatir pemerintah tak tambah anggaran subsidi 2018
Merdeka.com - Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sarwono Sudarto mengaku tidak khawatir dengan keputusan pemerintah yang tidak mengubah postur APBN 2018. Padahal, dengan keputusan tersebut pemerintah tidak bisa menambah subsidi listrik tahun ini.
Sarwono mengatakan, untuk menambah subsidi listrik, PLN harus menunggu audit penggunaan subsidi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, keputusan pemerintah tidak mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) pada tahun ini tidak membuat PLN khawatir.
"Pokoknya gini, subsidi listrik itu finalnya nunggu audit BPK, kita nggak bisa mutusin sekarang," kata Sarwono, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7).
-
Mengapa PLN butuh investasi besar untuk nol emisi? PT PLN (Persero) membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar atau setara dengan Rp11.323 triliun untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emisi) pada 2060.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Bagaimana PLN mengatasi ketidaksesuaian EBT dengan pusat beban? Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya.
-
Kenapa BPH Migas imbau SPBU periksa dokumen BBM subsidi? 'Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Apa target PLN dalam AIPF? Tiga fokus utama PLN dalam forum AIPF adalah mendorong kerja sama antara negara maupun private sector untuk mewujudkan misi ASEAN dalam interkoneksi sistem kelistrikan.
Menurut Sarwono, jika subsidi listrik yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 52,66 triliun tidak cukup sampai akhir tahun, maka untuk menambahnya akan menunggu audit BPK terlebih dahulu. "Kalua 2018 akan tau setelah audit BPK. Misalnya Rp 50 triliun, ternyata nanti Rp 52 triliun, ya tambah Rp 2 triliun," ucapnya.
Sarwono menuturkan, untuk menekan penggunaan subsidi di tengah pelemahan Rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, PLN gencar melakukan efisiensi seperti melakukan zonasi pengadaan energi primer dan menekan biaya operasional. "Kalau misalkan contoh batubara zona transportasinya kita buat paling efisienkan menghemat juga. Misal pembangkit di Sumatera dan Jawa ngambilnya di mana," tandasnya.
Untuk saat ini, alokasi subsidi listrik yang ditetapkan dalam APBN 2018 dinilai masih bisa menomboki tagihan pembayaran listrik untuk golongan 450 volt amper (va) dan 900va bersubsidi.
"Ok nggak ada masalah. Masih kan belum dibayar semua justru kan," kata Sarwono.
Menurut Sarwono, melemahnya Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak berpengaruh pada pembentukan tarif listrik, namun PLN mampu meredam kenaikan tersebut dengan melakukan efisiensi.
Dengan efisiensi, PLN mampu menekan subsidi listrik tahun lalu, dari alokasi subsidi listri Rp 52 triliun, realisasi penggunaannya mencapai Rp 45 triliun. PLN pun saat ini belum bisa menyimpulkan subsidi listrik tidak cukup sampai akhir tahun. Pasalnya, harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.
Baca Selengkapnya
Darmawan memastikan kesiapan PLN untuk menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.
Baca Selengkapnya
Tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.
Baca Selengkapnya
Tarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.
Baca Selengkapnya
Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca Selengkapnya