PLN Optimalkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Papua
Merdeka.com - Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 98,3 persen, yang dicapai melalui kontribusi PLN (48,5 persen), program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda setempat.
Ekspedisi Papua Terang merupakan langkah awal PLN dalam membangun sistem kelistrikan Papua. Data dari hasil survei tersebut sekarang sudah mulai dieksekusi melalui program lanjutan 1000 Renewable Energy (Energi Terbarukan) untuk Papua. Melalui survei tersebut, PLN mendapatkan data berapa desa yang harus dilistriki, berapa jumlah penduduknya, bagaimana tingkat ekonominya, dan sumber energi apa yang potensial.
Wilayah Kerja PLN di Papua dan Papua Barat mencakup luar 546.633 km2 yang mencakup 3.749 pulau. Dari ribuan pulau itu hanya 140 pulau yang berpenghuni, dan PLN sudah melistriki 128 di antaranya dengan pembangunan transmisi sepanjang 218 kms yang dilayani gardu.
-
Bagaimana program Listrik Desa mencapai daerah terpencil? Program ini mendesak dilakukan karena pasokan listrik di Indonesia belum merata. Per September 2016, Indonesia baru punya pembangkit listrik dengan total daya 4.133 MW. Sementara 12.317 MW masuk masa konstruksi, dan 8.641 MW dalam penyelesaian kontrak.
-
Apa saja manfaat program Listrik Desa? 'Masak masakan tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saja,' ujar Mama Lodia. 'Anak-anak juga gampang belajar karena tidak tidur lagi jadi belajarnya bagus.'
-
Siapa yang bertanggung jawab atas program Listrik Desa? Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menjadi pengawal utama dari target menerangi Indonesia ini.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Kapan program Listrik Desa dimulai? Kebahagiaan yang dirasakan Mama Lodia ini mulai hadir di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pertama kali menjabat.
128 pulau itu dilayani dengan 108 Sistem Kelistrikan, di mana 18 di antaranya merupakan Sistem Kelistrikan Besar (>2MW) dan 90 sisanya masuk Sistem Kelistrikan Kecil dengan kapasitas kurang dari 2 MW. Total daya mampu dari 108 sistem kelistrikan itu mencapai 358.97 MW, dengan beban puncak 285.45 MW. Dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 20 ribu MW, angka ini tentu sangat kecil.
"Memang secara umum, kondisinya perlu ditingkatkan. Masalahnya pertumbuhan masing-masing distrik itu tidak sama. Kami harus berhitung cermat. Kalau over investasi juga bahaya, apalagi semua daerah itu masuk wilayah subsidi," kata Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) Indradi Setiawan, melalui keterangan resminya, Kamis (10/10).
Dengan tantangan geografi, kerapatan hunian dan infrastruktur yang terbatas, Program 1000 Energi Terbarukan dipandang bisa menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui implementasi model wireless electricity.
Untuk itu sedapat mungkin PLN mengoptimalkan energi lokal berbasis energi baru terbarukan. Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan diharapkan akan memperbaiki kinerja bauran energi sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP).
Dia menjelaskan, untuk wilayah Papua yang jumlah penduduknya tidak besar, dengan kerapatan hunian rendah karena terpencar di berbagai pelosok, memang tak mungkin dibangun infrastruktur kelistrikan berskala besar. Pembangunan kelistrikan diharapkan bisa berjalan paralel dengan pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pengembangan pusat-pusat produksi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta budaya yang semakin maju, modern, dan mandiri.
"Memang semua harus melihat medan setempat mana yang memungkinkan. Kalau belum mungkin, tidak boleh dipaksa karena malah programnya tidak akan jalan. Dan itu semua harus memperhitungkan biaya," imbuhnya.
Seperti dipaparkan dalam pln.co.id, rencana pembangunan pembangkit listrik menuju rasio elektrifikasi 100 persen di provinsi Papua dan Papua Barat diperkirakan akan menelan investasi lebih kurang Rp1,9 triliun. Namun dalam masalah ini, lanjut Indradi, untuk wilayah timur Indonesia PLN memang tidak berorientasi pada keuntungan bisnis semata.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca SelengkapnyaProgram pemerataan listrik jadi salah satu agenda mendesak yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPLN berkomitmen untuk berkolaborasi dengan mitra global guna mencapai target swasembada energi secara keberlanjutan.
Baca SelengkapnyaDalam mengoptimalkan panas bumi, PLN Indonesia Power pun berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya adalah Pertamina Geothermal Energy.
Baca SelengkapnyaGebrakan tersebut mulai dari pemanfaatan tenaga surya dan air melalui proyek Hijaunesia dan Hydronesia.
Baca SelengkapnyaPLN berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaGanjar Beberkan Sederet Program Optimalisasi EBT dan Energi Hijau di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaPLN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan listrik.
Baca SelengkapnyaPLN menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam Conference of the Parties 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024.
Baca SelengkapnyaSistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan diperlukan inovasi energi baru terbarukan, pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaKehadiran PLTS ini akan memperkuat lembaga lokal, khususnya Badan Usaha Milik Desa.
Baca Selengkapnya