PLN sulit untung karena terjepit ESDM, BUMN dan Kemenkeu

Merdeka.com - Dewan Energy Nasional menilai tugas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidaklah mudah, bukan hanya bertugas mendistribusikan pasokan listrik ke seluruh Indonesia tapi juga dituntut memberikan keuntungan pada negara.

Anggota DEN Rinaldy Dalimi mengatakan sebagai perusahaan yang satu-satunya menyalurkan pasokan listrik, sulit rasanya menyeimbangkan antara keuntungan persero dengan melistriki kebutuhan masyarakat.

"Perlu ada perubahan kelembagaan, PLN sulit untung karena PLN juga terjepit 3 kementerian (ESDM, Keuangan, dan BUMN)," ujarnya dalam diskusi 'Energi kita' yang digelar merdeka.com, RRI, IKN, IJTI dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8).

Dilihat dari kinerja keuangan pada semester I 2015, perseroan mencatat rugi Rp 10,5 triliun. Kerugian ini diakibatkan beberapa faktor mulai dari pendapatan yang turun hingga kerugian akibat loyonya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Di tempat sama, Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan bahwa pihaknya berjanji mendiskusikan cara memperkuat struktur kinerja PLN.

"Kami sedang diskusikan PLN regulatornya Menteri ESDM, pemegang sahamnya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Kita bertiga sedang mendiskusikan bagaimana cara memperkuat struktur PLN ke depan," jelas dia.

Sudirman menyebutkan, salah satu upaya memperkuat PLN dengan memberikan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016. "Soal PMN itu kan memang sudah dibicarakan dengan DPR," ungkapnya.

PLN direncanakan sebagai salah satu BUMN penerima PMN tahun depan. Pemerintah berencana memberikan suntikan modal senilai Rp 10 triliun, sehubungan dengan keperluan dana dalam rangka meningkatkan elektrifikasi terutama di daerah-daerah terpencil. PMN untuk PLN juga terkait erat dengan subsidi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 23 triliun dalam RAPBN. (mdk/noe)