PLN tak akan beri sambungan listrik ke rumah tanpa SLO

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak akan memasang sambungan listrik ke instalasi yang tidak dilengkapi Surat Layak Operasi (SLO). Kebijakan ini mulai berlaku tahun ini, namun tindakan tegas PLN itu memiliki tenggat waktu 1 Januari 2017.

Kepala Divisi Niaga PT PLN Indonesia, Benny Marbun menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya untuk menghilangkan aktivitas percaloan, juga untuk mengurai keruwetan prosedur pemasangan listrik dan memastikan pemasangan listrik aman.

"Makanya nanti 1 Januari 2017, kita enggak akan layani penyambungan yang instalasinya dikerjakan asal-asalan. Dari pada nanti terbakar, karena kalau terbakar dan instalasinya tidak layak operasi, PLN yang bertanggung jawab. Kalau ada jiwa yang hilang, PLN yang kena," kata Benny di kantor Dirjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (21/1).

Benny menegaskan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015 tanggal 22 September 2015 yang menyatakan bahwa jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga tanpa memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), maka PLN harus bertanggungjawab atas dampak kerugian yang muncul.

"Ini putusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Kalau ada kecelakaan atau kebakaran, lalu setelah ditelusuri rumahnya instalasi belum layak operasi ditandai dengan tidak adanya SLO, PLN harus tanggung jawab, siapa yang masang, kenapa dipasang atau dinyalakan," imbuh Benny.

Sementara untuk rumah-rumah atau bangunan tanpa SLO yang sudah teraliri listrik, Benny mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan SLO.

"Yang belakangan ya lambat laun harus disertifikasi, kan life time instalasi 8-10 tahun. Jadi rasanya sudah layak tiap rumah tangga memperbaharui instalasi dan ini kan harus diberitahu ya. Artinya sosialisasi dan itu tugasnya pemerintah lah dan media juga," ucap Benny.