PNS Diminta Tak Khawatir Soal Fasilitas di Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Pemerintah meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak perlu khawatir akan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Sebelum dipindahkan, pemerintah akan menyiapkan kawasan perumahan khusus yang dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Termasuk juga fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah untuk para anggota keluarga ASN.

"Perumahan-perumahan atau kawasan perumahan ASN dan perumahan komersial ini akan ada kegiatan fases, fasum dan lainnya di tingkat kawasan ini akan disediakan," kata Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2).

Pemerintah tidak hanya akan membangun perumahan saja, melainkan juga dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Mulai dari sekolah, pasar, dan berbagai tempat kegiatan lainnya. Jumlah sekolah yang akan dibangun juga menyesuaikan dengan aturan yang ada.

"Di tingkat kecamatan ada berapa sekolah tingkat menengah dan di tingkat kelurahan berapa banyak sekolah dasar yang dibangun," kata dia.

Imam mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini merupakan proses transformasi yang dalam praktiknya tidak pasti berjalan secara linear. Dalam prosesnya pasti banyak pihak yang mempertanyakan sehingga harus disikapi dengan sifat yang juga transformatif.

Sejak tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai perencanaan. Misalnya Bappenas yang menyiapkan rancangan, Kementerian ATR/BPN mengatur masalah tata ruang dan Kementerian PUPR yang menyediakan infrastruktur pembangunan.

"Kita tetap coba ini supaya sinkron, ini kita perbuat sampai akhir 2021 begitu, setelah adanya transformasi yang begitu cepat ini ke depan perlu transformasi yang membangun," kata dia.

Saat ini Imam menyebut berbagai persiapan pembangunan secara konsep telah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk dieksekusi secara nyata di lapangan. Hanya saja pembangunannya masih belum ada kepastian yang jelas karena masalah penganggaran. Dia menyarankan berbagai persiapan terkait pendanaan bisa selesai sebelum bulan Juli, agar target pembangunan tahap I selesai di tahun 2024 mendatang.

"Karena waktunya cuma 2 tahun, sampai Juli ini ada banyak persiapan yang harus disiapkan, dari anggaran, barang dan jasa, kontruksinya. Barangnya sediri dari PUPR ini kita gunakan QPA yang kita kawal dan ini harus didukung oleh semua pihak," tandasnya.