PNS Utang ke Bank untuk Kredit Konsumtif, Beli Mobil dan Gadget Terbaru
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan sikap beberapa PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu kemudian menimbulkan perilaku konsumtif yang membuat PNS seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual mengatakan, kebijakan pengajuan penjaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap bank berbeda. Ada bank yang menganggap SK sebagai salah satu pelengkap syarat pengambilan kredit, ada juga yang tidak sebagai agunan.
"Seperti pinjaman biasa. Kebijakan tiap bank bisa berbeda-beda terkait penggunaan SK sebagai agunan," ujar David kepada Merdeka.com, Kamis (26/1).
-
Mengapa orang menggunakan BPKB untuk pinjaman dana? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Siapa yang bisa punya kartu kredit? Individu dengan pendapatan kurang dari Rp3 juta per bulan tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit. Individu dengan pendapatan antara Rp 3 juta – Rp 10 juta per bulan boleh memiliki kartu kredit dari maksimal 2 penerbit, dengan pembatasan total limit kartu kredit dari seluruh kartu kredit yang dimilikinya yaitu maksimal 3 kali pendapatan tiap bulan.
-
Apa saja syarat punya kartu kredit? Syarat pengajuan kartu kredit tiap bank penerbit pada dasarnya tidak banyak berbeda, berikut persyaratannya secara umum: Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah. Memiliki penghasilan per bulan minimum Rp 3 juta. Memiliki Kartu Identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi calon nasabah berstatus Warga Negara Asing. Memiliki NPWP.
-
Mobil apa yang dibeli? Kejadian itu berawal ketika Ahmad Paisal melihat iklan penjualan mobil Toyota Rush 2018 di lokapasar Facebook.
-
Bagaimana proses pembayaran kredit mobil? Dalam over kredit, kepemilikan akan mobil dialihkan dari penjual awal kepada pembeli baru, dengan pembayaran kompensasi untuk DP dan angsuran yang telah dibayarkan sebelumnya.
Dia menerangkan, pengambilan kredit menggunakan SK PNS biasanya tergantung pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memang sudah terkait atau sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Menurut David, para PNS yang mengambil agunan dengan menggunakan SK bisa saja berlebihan dan bisa menimbulkan moral hazard.
"Karena tidak adanya agunan sehingga pinjaman bisa berlebihan dan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif," terang dia.
Dia menyebut, PNS yang mengambil kredit tersebut digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif untuk memenuhi gaya hidupnya seperti membeli gadget terbaru, hingga kendaraan. "Biasanya untuk kredit konsumtif," tambahnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menilai ekonomi kelompok aparatur sipil negara (ASN) atau PNS berada di atas rata-rata masyarakat kebanyakan. Sebab, rata-rata anggaran satu orang PNS per tahun masih di atas dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia.
Namun, Menteri Anas menyayangkan sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca SelengkapnyaMereka tumbuh gara-gara perilaku masyarakat yang meminjam untuk kebutuhan konsumtif.
Baca SelengkapnyaHonorarium sebagai anggota KPPS baru akan diterima setelah satu bulan sejak dilantik.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTingginya gaya hidup dan perilaku konsumtif menjadi penyebab anak muda terjerat pinjol.
Baca SelengkapnyaEmpat mantan pegawai PT PNM Unit Mekaar di Garut harus mendekam di penjara karena diduga terlibat penggelapan dana dengan modus kredit fiktif.
Baca SelengkapnyaAiptu FN mengaku tidak mengetahui mobil tersebut menunggak selama dua tahun.
Baca SelengkapnyaMenurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2023 nilai pinjaman masyarakat Indonesia ke pinjaman online mencapai Rp50,12 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya