Pokok Permasalahan Polemik Impor 1 Juta Ton Beras

Merdeka.com - Baru-baru ini viral di media sosial seorang pedagang beras di Pasar Johar, Kabupaten Karawang Jawa Barat melakukan aksi protes menolak kebijakan impor satu juta ton beras. Dari hasil pantauan yang dilakukan merdeka.com pada Kamis (18/3), pria yang memakai topi coklat, serta pakaian putih berlengan hitam tersebut mengatakan jika mengimpor akan merugikan para petani serta pedagang beras.

Menurutnya, jika pemerintah tetap nekat hal tersebut bisa mematikan para petani padi lokal. Ditambah menurut keterangan di video tersebut, saat ini masih dalam masa panen raya sehingga ketersediaan beras melimpah dan masih belum laku.

"Mau beli seribu ton? Banyak di Pasar Johar. Ini mah yang ada saja tidak pada laku, diimpor lagi. Beli aja ke sini bapak-bapak, tidak usah ke Thailand, tidak usah ke Vietnam. Beli aja ke sini, banyak. Mau berapa duit," katanya mengajak, sembari diikuti oleh beberapa orang yang diduga pedagang pasar tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut meminta, pemerintah pusat memperhitungkan dengan matang rencana melakukan impor beras dalam waktu dekat sebanyak 1 juta ton. Sebab, saat ini para petani di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim panen.

"Sebaiknya diperhitungkan dengan matang karena ini lagi mulai petani kita panen, maka kayaknya petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli karena ongkos produksinya kemarin tidak murah," tutupnya.

Penjelasan Rencana Impor 1 Juta Ton Beras Pemerintah

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras saat ada panen raya di Indonesia.Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan penyerapan gabah dalam negeri. Mendag juga menjamin, tidak ada beras impor yang akan menghancurkan harga beras petani.

"Karena situasi begitu, itu dinamis. Saya jamin tidak ada impor ketika panen raya. Dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani, karena memang kita belum impor," jelas mendag.

Wacana impor beras sejumlah 1 juta ton muncul karena alasan yang tidak dapat diprediksi, yaitu penyerapan gabah petani yang kurang maksimal akibat cuaca hujan. Menurut data mendag, serapan gabah kering hingga akhir Maret 2021 baru mencapai 85.000 ton, jauh dari perkiraan awal di angka 400.000 hingga 500.000 ton.

Dikarenakan gabah petani basah dan tidak memenuhi tingkat kekeringan standar Bulog, maka perusahaan tersebut tidak dapat menyerap gabah yang dimaksud, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kenapa? Bukan salah Bulog. Ketika Bulog beli gabah petani itu dengan syarat, salah satunya kekeringan gabah. Sekarang hujan tidak berhenti-henti, jadi gabah petani itu basah, dan secara peraturan Bulog tidak bisa menyerap gabah basah," jelasnya.

Pemerintah ingin menjaga stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Mendag Lutfi bilang, stok beras Bulog saat ini berada di bawah 1 juta ton. Sebelumnya, Dirut Bulog mengatakan terdapat beras impor tahun 2018 yang mengalami turun mutu.

"Menurut hitungan saya, beras yang turun mutu yang 2018 itu kira-kira berjumlah 270.000 ton. Jadi yang dikatakan beliau turun mutu itu 160.000. Jadi ada 120.000 lagi," ujarnya.

"Jadi kira-kira, stok akhir Bulog 800.000 dikurangi 300.000, berarti stoknya hanya mungkin tidak mencapai 500.000. Ini stok yang paling rendah dalam sejarah Bulog," tambahnya.

Produksi Beras Lokal Diklaim Surplus 3,4 Juta Ton

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mendesak, pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Sebab, rencana impor tersebut telah melukai dan memberikan dampak besar terhadap petani-petani kecil.

Dia meminta, pemerintah untuk melakukan penyerapan beras-beras yang ada di petani lokal. Menurutnya, itu lebih baik daripada melakukan impor.

Saat ini produksi beras yang ada di tingkat petani lokal mengalami peningkatan sebanyak 3,4 juta ton. Sehingga masih cukup jika hanya 1 juta ton yang diperlukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok beras.

"Karena harga beras di tingkat Internasional sudah USD 560 berarti nanti sampai Tanjung Priok bisa sekitar Rp8.500, harga beras saat ini di tingkat petani hanya Rp7.000 kasihan sedikitlah dengan dulur tani," jelas dia.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifly Rasyid mengatakan, rencana impor 1 juta ton beras dan merugikan pedagang dan petani. Sebab, saat ini, Indonesia sedang memasuki masa panen.

Menurutnya, jika pemerintah melakukan impor di saat panen maka harga beras akan semakin anjlok. "Yang jelas dalam posisi sekarang ini tidak boleh impor. Kebijakan impor 1 juta ton itu jadi kami dari pedagang mengatakan keberatan impor itu ada saat sekarang," jelasnya.

Mendag Lutfi Pasang Badan di Polemik Impor Beras: Salahkan Saja Saya

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi pasang badan terkait polemik impor beras. Menurutnya, jika ada pihak yang harus disalahkan, itu adalah dirinya.

"Saya tidak melihat perbedaan antara Kemendag, Kementan, Bulog, atau Kemenko Perekonomian. Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujarnya seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, ditulis Sabtu (20/3).

Selain itu, dia juga memastikan akan selalu berkoordinasi dengan komisi IV sebagai mitra kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Saya terima kasih komisi IV yang memberikan pandangan politiknya. Pasti kita perhatikan," tuturnya.

Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras ini adalah langkah antisipasi. Di mana sudah menjadi tugasnya lah untuk mempersiapkan yang terburuk.

Dia turut menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan harga beras lokal. "Saya jamin tidak ada impor beras untuk menghancurkan harga beras rakyat. Pasti. Ini komitmen," tegasnya.

"Tapi memang tugas saya sebagai mendag, memikirkan yang tak terpikirkan, memikirkan yang terburuk sesuai tugas dan tanggung jawab saya," tutupnya.