Polemik aturan Menteri Susi soal cantrang sulut kemarahan Jokowi

Merdeka.com - Polemik pelarangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan di laut Indonesia masih terus berlanjut. Padahal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sudah menghadap Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah ini.

Polemik cantrang sendiri bermula dari beberapa nelayan yang komplain soal kebijakan Menteri Susi yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Para nelayan mengeluhkan sikap Kepolisian langsung menangkap nelayan masih beroperasi menggunakan cantrang. Selain itu, nelayan mengaku juga kesulitan untuk menangkap ikan karena penggantian alat penangkapan ikan belum terwujud seluruhnya. Akhirnya, nelayan mengadu ke Jokowi termasuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta.

Susi sendiri telah menghadap Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/5) lalu. Hasil pertemuannya, sosialisasi pelarangan cantrang diperpanjang hingga akhir 2017 mendatang, khususnya di Jawa Tengah. Harusnya, kebijakan pelarangan cantrang murni terlaksana pertengahan tahun ini.

"Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari presiden. Kita perpanjang (sosialisasi pelarangan) cantrang sampai akhir 2017," ungkap Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).

Mengenai pembagian alat pengganti cantrang, Susi memastikan akan segera dilakukan. Namun yang mendapat alat pengganti cantrang hanya nelayan yang mempunyai kapal dengan ukuran di bawah 10 Gross Tonage (GT).

"Untuk di bawah 10 GT kita akan ganti selama waktu ini. Tapi yang besar tidak. Yang besar bisa kita asistensi ke perbankan," kata Susi.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan Menteri Susi. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)