Polemik beras, pemerintah Jokowi-JK wacanakan amnesti data
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menyadari data mengenai beras dalam negeri terdapat berbagai versi. Alhasil, data ini menjadi salah satu sumber masalah dalam menentukan kebijakan persoalan pertanian, khususnya beras.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji pelaksanaan amnesty data. Dengan begitu, harapannya akan menjadi data baru yang lebih valid.
"Soal data pertanian, perlu ada amnesti data, karena ini sudah berlangsung cukup lama. Kita akan mulai hal baru, yang lama masuk arsip saja," kata Moeldoko di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (24/10).
-
Dari mana komoditas pertanian diekspor? Jelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin, melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai 2,294 Triliun dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 37 Negara.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa itu beras varietas baru? Peneliti di Universitas Yonsei Korea Selatan berhasil mengembangkan varietas beras baru yang unik, tidak hanya memiliki kulit merah muda yang menarik tetapi juga mengandung protein dan lemak dari daging sapi.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
-
Bagaimana cara Mentan reformasi pertanian? Mentan mengatakan, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara besar yang sama-sama memiliki potensi pertanian luar biasa. Khusus di Indonesia, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mereformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien serta mampu menekan biaya hingga 50 persen. 'Teknologi dan mekanisasi yang presisi adalah poin yang juga kami sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa,' katanya.
Moeldoko mengatakan, apa yang tengah dikaji ini merupakan arahan langsung dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat menggelar rapat dengan para menteri terkait beberapa hari lalu.
"Dari Pak Wapres arahannya seperti itu tapi dilihat lagi nanti bagaimana (payung hukumnya). Tapi intinya bahwa kita ingin perbaikan ke depan bukan bicara ke belakang," paparnya.
"Soal data beras, arahnya menuju data terbaru. Yang perlu dipahami, kondisi ini terjadi sekian lama tidak evaluasi atas data. Bukan kali ini saja. Tapi kita berani melakukan perubahan, kalau tidak nanti salah terus terusan," Moeldoko menegaskan.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Food estate, proyek strategis Presiden Jokowi ramai jadi perbincangan di ujung era Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.
Baca SelengkapnyaJokowi sempat bertanya langsung kepada warga tentang kualitas beras yang diterima.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Baca SelengkapnyaIndonesia sudah mulai memasuki musim penghujan sehingga kebutuhan air tercukupi untuk memanen.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaSelain Bulog, Jokowi juga mendorong ekspansi PT Pertamina (Persero) ekspansi ke Brasil. Dengan tujuan untuk mendapat tebu sebagai bahan bioetanol.
Baca Selengkapnyasektor pertanian sangat penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan.
Baca SelengkapnyaTerutama, kata dia terkait produksi pangan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMentan menyebut ketersediaan pangan saat ini dalam kondisi yang aman.
Baca Selengkapnya