Pos Indonesia: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 96 Persen
Merdeka.com - Ketua Tim Pelaksana Satgas Bansos PT Pos Indonesia, Haris Husein, mengatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mencapai 96 persen dari data penerima yang ada. Kendati demikian, Pos Indonesia saat ini belum mengantongi semua data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bansos tersebut.
Kemensos menyiapkan anggaran BST sebesar Rp 12 triliun untuk 10 juta KPM. Per KPM akan menerima bantuan tunai Rp 300.000 setiap bulan sampai April 2021. Kemensos menggandeng Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran.
"Sampai posisi tadi malam sudah ada 9.004.000 KPM. Tadi malam di posisi jam 10 kita sudah capai 8,7 juta sekian (penyaluran), sudah di 96 persen (penyaluran)," tutur Haris dalam sesi dialog virtual "Bansos Sudah Sampai Mana?" pada Rabu (3/2).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Bagaimana cara cek penerima Bansos? Pengecekan penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2024 dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Persiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda dan ikuti langkah-langkah berikut:1. Akses Laman Resmi Kemensos: Buka browser di perangkat ponsel atau laptop Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk dapat mengakses halaman ini.2. Masukkan Data Wilayah dan Identitas: Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan KTP dan NIK Anda.3. Input Kode Verifikasi: Ketikkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut sulit dibaca, Anda memiliki opsi untuk memperbarui dan mendapatkan kode baru yang lebih jelas.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
Ini merupakan data penyaluran gelombang pertama, mengingat BST disalurkan setiap bulan sejak Januari 2021. Program BST ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2021.
Selanjutnya
SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia tersebut juga mengatakan, proses penyaluran dana dilakukan secara bertahap setiap bulan. Begitu pula dengan data KPM dan dana yang diterima untuk penyaluran.
Data awal yang diterima Pos Indonesia sebanyak 8 juta pada bulan lalu, sudah disalurkan 100 persen. Data KPM yang diterima pun terus bertambah, dan berdasarkan data terbaru siang hari ini, Pos Indonesia telah mengantongi 9,2 juta data KPM.
"Saat ini kita sudah di posisi data 9,2 juta (KPM). Jadi kita menerima data ini secara bertahap, dan proses penyalurannya kita lakukan maksimum 30 hari. Misalnya kita terima tanggal 4 maka selesai di tanggal 3 (bulan berikutnya)," jelas Haris.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaBLT khusus akibat dampak El Nino ini dimulai sejak September, dan akan berakhir pada Desember.
Baca SelengkapnyaBantuan BLT Mitigasi akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya