Potensi Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM Tahun ini Capai Rp747 Triliun

Merdeka.com - Pemerintah mendorong pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri (PDN), khususnya dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kementerian Keuangan menghitung, potensi belanja APBN dan APBD untuk produk UMKM tahun ini total bisa mencapai Rp 747 triliun.

Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto mengatakan, total belanja APBD pada 2022 ini mencapai Rp 1.193,8 triliun. Sepertiga di antaranya bakal dialokasikan untuk UMKM.

"Dari sisi alokasi anggaran, yang berhasil kami identifikasi, potensi belanja dari APBD itu sekitar Rp 1.193 triliun. Untuk potensi PDN-nya di UMKM sekitar Rp 389,24 triliun," terang Tri Budhianto dalam sesi webinar, Rabu (20/4).

Dari anggaran Rp 389,24 triliun tersebut, sebanyak Rp 11,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Sementara sekitar Rp 179 triliun untuk belanja modal, serta Rp 199 triliun untuk belanja barang dan jasa.

Belanja Pemerintah Pusat

Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga berkewajiban membelanjakan anggarannya untuk memborong produk barang dan jasa UMKM, meski besarannya sedikit lebih kecil.

"Sementara dari sisi belanja pemerintah pusat ada sekitar Rp 357,8 triliun yang kemungkinan bisa diarahkan untuk pembelian produk dalam negeri," ujar Tri Budhianto.

Agar seluruh program ini terwujud, Kementerian Keuangan bakal terus bersinergi antar kementerian/lembaga dan instansi lain, untuk mendorong penggunaan produk UMKM di pemerintah.

"Namun demikian, kami dari sisi Kementerian Keuangan juga menyadari, kami akan berkoordinasi, bersinergi, karena kebijakan pemerintah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama-sama, sehingga bisa meraih tujuannya," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com