Potensi Energi PLTA Kaltara dan Papua Mampu Penuhi Kebutuhan Kawasan Industri

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah memaksimalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai upaya mengurangi emisi karbon dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Di Sungai Kayan Kalimantan Utara, pemerintah membangun PLTA dengan total kapasitas pembangkit sebesar 9.000 MW.

"Kita punya kesempatan buat PLTA dengan rencana kapasitas 9.000 megawatt di Sungai Kayan, Kalimantan Utara," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi, Nurul Ikhwan dalam acara Indonesia Solar Summit 2022, Jakarta, Selasa (19/4).

PLTA tersebut akan mengalirkan energi bersih untuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI Tanah). Adapun investasi komitmen pembangunan PLTA tersebut sebanyak USD 130 miliar.

"Ini buat kawasan industri KIPI Tanah Kuning yang investasinya USD 130 miliar," kata dia.

Selain di sungai Kayan, PLTA juga akan dibangun di Sungai Mamberamo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Potensi energi yang dihasilkannya mencapai 24.000 MW. Nurul menyebut, energi yang dihasilkan cukup untuk memenuhi industrialisasi di Papua.

"Potensi energinya mencapai 24 ribu megawatt yang dapat menopang industrialisasi di Papua," ungkap Nurul.

Dia melanjutkan rencana pembangunan PLTA tersebut sangat menarik perhatian global. Penggunaan energi bersih saat ini memang menjadi perhatian dunia. Tak kurang dari 163 perusahaan dari 23 negara mengamati perkembangan penggunaan energi bersih. Bahkan di Eropa, ada aturan pajak tambahan bagi produk yang diolah namun mengabaikan lingkungan.

"Eropa punya kebijakan penambahan pajak buat produk yang menyumbang karbon di langit," kata dia.

Dia menambahkan, penggunaan sumber energi bersih akan menentukan masa depan investasi di Indonesia. Sebab di masa mendatang dunia hanya akan menerima produk-produk yang dihasilkan dengan dukungan listrik yang bersih.

"Artinya, investor hanya akan berinvestasi di negara yang menyediakan energi yang bersih," kata dia.

Buka Peluang Negara Produksi Listrik Sambil Jual Beli Karbon

Dalam rangka mencapai target penggunaan energi bersih 29 persen pada tahun 2030, pemerintah mendorong akselerasi transisi penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT ini bisa dilakukan dengan mengembangkan pembangkit listrik EBT yang saat ini baru terpasang 15 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pembangkit EBT yang ada saat ini baru 11,56 ribu gigawatt dari atau 15 persen dari kapasitas yang terpasang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Solar Summit 2022, Jakarta, Selasa (19/4).

Saat ini kata Airlangga, sumber EBT terbesar dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang potensinya hingga 92 ribu giga watt. Namun jumlahnya saat ini pun belum maksimal. Untuk itu dia meminta agar pengembangan PLTS ini dikembangkan lebih agresif.

"Saya minta semua pemangku kepentingan akselerasi pembangunan PLTS atap, PLTS terapung dan PLTS di bekas lahan tambang," kata Airlangga.

Realisasi percepatan penggunaan PLTS ini harus didukung juga oleh pelaku usaha, pemerintah daerah hingga lembaga pembiayaan. Sebab, bila ditelaah lebih dalam penggunaan PLTS ini bisa dimanfaatkan juga menuju program net zero emission pada tahun 2060.

"PLTS ini juga bisa menurunkan emisi karbon dan menggerakan skema pajak karbon sekaligus menciptakan lapangan kerja," katanya.

Sementera itu kontribusi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) kontribusinya saat ini mencapai 180 ribu gigawatt. Untuk itu, peta jalan menuju karbon netral juga perlu dipersiapkan lagi. PLTA bisa mengambil peran di tingkat hulu dan pada tingkat hilir, keberadaan PLTS ini juga bisa menghasilkan perdagangan karbon.

"Jadi PLTA di tingkat hulu dan hilir PLTS. Ini selain menghasilkan listrik, bisa juga menghasilkan perdagangan karbon," katanya.

Sejauh ini kata Airlangga pemerintah terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan melakukan transisi energi hijau. Saat ini produksi minyak jug sudah menurun dan sektor konstruksi mengalami peningkatan. Di sisi lain neraca perdagangan impor di sektor migas juga sudah mulai berkurang.