PPAD: Sopir kami bayar pajak, kenapa dianaktirikan?

Merdeka.com - Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Suharto, mempertanyakan sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tak kunjung memberi keputusan untuk menutup GrabCar dan Uber. Padahal, Kementerian Perhubungan telah meminta izin untuk menutup transportasi berbasis aplikasi online tersebut.

"Kami tidak tahu dua perusahaan ini yang ilegal tidak ditutup. Lihat taksi lain yang menderita karena bayar pajak," ujar Suharto di Kemeterian Kominfo, Jakarta, Selasa (22/3).

Lanjut Suharto, pihaknya hanya ingin menuntut keadilan dari pemerintah. Pihaknya pun tidak mempermasalahkan kehadiran taksi online asalkan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau Grab dan Uber tidak bayar apa-apa di negeri ini. Kenapa kami yang bayar pajak semua ini dengan berbagai macam mode ini tak dibelain, malah dianaktirikan kenapa seperti ini?," kata dia.

Selain itu, dirinya mengklaim aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa di luar kendalinya. Menurutnya, aksi tersebut dilakukan karena kesabaran para pengunjuk rasa habis menunggu sikap pemerintah.

Suharto menambahkan, aksi demonstrasi ini akan berlanjut esok hari di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Biar masyarakat tahu. Lombok saja sudah persiapan hari Rabu juga akan mogok dari anggota PPAD juga dan berbagai daerah kita instruksikan untuk mogok bersama secara besar-besaran se-Indonesia," ujar Suharto.