PPATK: Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio Belum Tentu 100 Persen Bodong
Merdeka.com - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyebut bahwa kisruh sumbangan Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio belum tentu sepenuhnya bodong. Sebab, pihaknya masih perlu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus ini.
"Tentu kita belum menyimpulkan ini 100 persen adalah bodong, karena kita masih menunggu beberapa hal. Misalnya ada statemen bahwa yang bersangkutan memiliki rekening, memiliki uang di Singapura dan akan ditransfer ke Indonesia," ujarnya dalam siaran video YouTube PPATK, Rabu (4/8).
PPATK akan berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan Singapura untuk mengklarifikasi masalah sumbangan keluarga Akidi Tio ini. Namun, itu baru dapat dilakukan setelah PPATK memperoleh klarifikasi yang memadai seputar informasi rekening milik Akidi Tio yang tersimpan di bank Singapura.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
"Karena dalam perputaran di intelijen itu tidak boleh kita kayak menebar jala, kita tidak tahu siapa tapi kita tanya itu," tegas Dian.
Dalam proses penyelidikan ini, Dian sangat berharap bantuan dari pihak-pihak terkait agar kisruh sumbangan Rp2 triliun keluarga Akidi Tio tidak sampai menimbulkan semakin banyak spekulasi di masyarakat.
Cari Nama Korporasi
"Sebaiknya segera memberikan informasi kepada PPATK, baik nama orang atau korporasi yang dimaksud oleh penyumbang itu. Sehingga akan clear nanti, PPATK akan lakukan klarifikasi apakah itu benar bank itu di suatu negara tertentu," imbuhnya.
Saat ini, kata Dian, PPATK tengah mencari nama korporasi atau rekening yang dimaksud untuk menyumbangkan dana Rp2 triliun milik Akidi Tio. Namun, tindakan itu masih perlu kerja sama formal dengan lembaga intelijen keuangan Singapura.
"Walaupun secara informal sudah dilakukan, tapi komunikasi formalnya belum dilakukan karena nama itu belum jelas kepada kita," pungkas Dian.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaKepala PPATK Ivan menegaskan telah menelusuri kebenaran cek tersebut.
Baca SelengkapnyaKejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaTiko hari ini menjalani pemeriksaan atas kasus pengelapan tersebut.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Selengkapnya"Namun dari hasil audit besarannya tidak seperti itu. Lebih kecil daripada yang dilaporkan,” kata Bintoro
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaMenurut Ivan, modusnya yakni pelaku memberitahukan cek tersebut yang kemudian meminta bantuan agar membantu mencairkan cek tersebut.
Baca Selengkapnya