PPATK tengah dalami aliran dana situs penyebar kabar hoaks
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyelidiki sumber dana dari situs atau website penyebar hoaks. Situs ini kini sedang ramai bertebaran di dunia maya.
Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengatakan PPATK memiliki tanggung jawab untuk meneliti transaksi keuangan yang terindikasi sebagai pelanggaran pidana. Situs penebar isu hoaks itu dinilai dapat mengganggu keamanan negara.
"Sejauh ini kami masih terus koordinasi dengan aparatur hukum, penyelidikan pun masih terus berlangsung. Kami tidak bisa mendahului kasus, harus lihat dulu karena bekerja berdasarkan fakta-fakta," ujar dia di Highland Park Resort, Bogor, Selasa (28/3).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Dia mengatakan, pihaknya sedang mengkaji apakah dalam kasus tersebut terdapat unsur pidana seperti pendanaan ilegal. Pengungkapan perkara hoaks ini, dia menyebutkan, bukan hal yang terlalu sulit. Dian menegaskan, PPATK bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat.
"Ini bukan persoalan yang terlalu complicated. Jadi ada atau tidaknya terkait masalah pendanaan dan lain-lain, pasti sudah bisa kami tangani dengan cepat, dan akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaJazilul meminta PPATK untuk berkomitmen mengusut dugaan ini dengan tuntas.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaKomisi III menilai jumlah transaksi judi online hingga saat ini mencapai angka yang spektakuler.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca Selengkapnya"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memaparkan sejumlah temuan mengejutkan dalam proses politik
Baca SelengkapnyaSetiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya