PPKM Darurat Dinilai Belum Efektif Tekan Laju Penyebaran Virus
Merdeka.com - LaporCovid-19 menilai penerapan PPKM darurat belum terlalu efektif dalam menekan laju penyebaran virus dan menurunkan kasus positif. Relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada analisa LaporCovid-19 terhadap laporan masyarakat soal pelanggaran PPKM yang berjumlah rata-rata 30 laporan per hari.
"Banyaknya pelanggaran PPKM menunjukkan bahwa PPKM tidak terlalu efektif," ujar Yemiko dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).
Dari laporan yang diterima LaporCovid-19, pelanggaran PPKM darurat terbanyak terjadi di sektor perkantoran dan pusat bisnis, yaitu 31 persen, disusul dengan tempat publik seperti lapangan atau pinggir jalan raya sebesar 21 persen dan individu atau kelompok yang positif Covid-19 tapi tidak melakukan isolasi mandiri, sebesar 13 persen.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Lalu peribadahan 10 persen, karena kemarin ada hari raya Idul Adha karena ibadah di tempat. Dan masih ada juga pendidikan yang membuka layanan tatap muka (10 persen), kemudian hajatan (8 persen) dan tempat makan (7 persen)," jelas Yemiko.
Lanjut Yemiko, keluhan masyarakat terbanyak masih mengenai pencarian rumah sakit atau tempat isolasi (40 keluhan), pelayanan puskesmas (26 keluhan) hingga konsultasi online (25 keluhan). "Keluhan terhadap pemerintah juga banyak, seperti ketua RT dan RW tidak tanggap terhadap masyarakat yang isoman," katanya.
Tak hanya itu, masyarakat juga masih memiliki stigma terhadap Covid-19 yang paling besar dihadapi perempuan (59 persen). Stigma tersebut paling banyak berupa anggapan bahwa pengidap Covid-19 membawa aib sehingga harus dikucilkan.
"Lalu permasalahan bansos, ini paling banyak masalah terkait penyaluran (33 persen), penyaluran tidak tepat, tidak terdata ini masih ada. Ada yang bahkan belum menerima sama sekali dari awal pandemi," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei ini dilakukan sejak 20 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024 dengan melibatkan 2.000 responden di Kota Parepare.
Baca Selengkapnyamengonfirmasi tren kasus mingguan Covid-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaKemenkes menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan Terhadap Kejadian Mycoplasma Pneumonia di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 65 kasus di antaranya tengah ditangani kepolisian.
Baca SelengkapnyaBappenas akan turut andil untuk menengahi kebijakan Kemenkes dan keresahan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKasus ISPA di Jabodetabek meningkat drastis gara-gara polusi.
Baca SelengkapnyaPenolakan menggelar 26 PSU itu setelah KPU mengkaji rekomendasi Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPenyiraman air untuk mengurangi polusi dinilai tidak efektif jika areanya besar.
Baca SelengkapnyaHasil monitoring KPUD DKI Jakarta menunjukkan warga yang memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya 50 persen.
Baca SelengkapnyaSejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaKasus demam berdarah di Probolinggo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya