PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif Jika Tempat Bekerja Masih Buka
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak akan efektif mencegah penyebaran virus covid-19, khususnya varian baru atau delta.
"Menurut saya tetap tidak efektif, bagaimana mau efektif kalau pergerakan masih tinggi di luar, karena tempat bekerja masih buka. Ketika tempat kerja masih buka bagaimana kita bisa mengurangi pergerakan orang di luar," kata Agus kepada Liputan6.com, Selasa (13/7).
Dia menegaskan, sebelumnya telah memperingatkan pemerintah untuk melakukan karantina wilayah secara total atau lockdown pada awal pandemi covid-19. Namun, lockdown tidak dilakukan yang akhirnya virus covid-19 semakin menyebar dan tidak selesai hingga kini.
-
Bagaimana cara meminimalisir gangguan saat bekerja? Gunakan alat dan aplikasi manajemen waktu untuk membantumu mengatur dan melacak waktu kerja.
-
Bagaimana cara menghilangkan gangguan saat bekerja? Gangguan seperti ponsel dapat mengalihkan fokus dan mendorong kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Oleh karena itu, segera jauhkan gangguan tersebut. kamu bisa mencoba menonaktifkan notifikasi, pindah ke area kerja yang lebih tenang, atau mengambil langkah-langkah lain untuk meminimalisir gangguan dalam bekerja.
-
Gimana caranya agar terhindar dari risiko duduk terlalu lama? Untuk menghindari masalah tersebut, Anda disarankan untuk berolahraga secara rutin sebelum memulai pekerjaan dan melakukan gerakan ringan setiap beberapa menit di sela-sela pekerjaan.
-
Bagaimana cara kerja di mana saja? Semua pekerjaan dalam daftar menawarkan peluang jarak jauh penuh waktu atau paruh waktu, tidak memiliki batasan lokasi dan tidak memerlukan waktu di kantor.
-
Gimana cara mengatasi lingkungan kerja toxic? Jika Anda merasa terjebak dalam lingkungan kerja yang toxic, mempertimbangkan untuk resign bukanlah hal yang salah.
-
Apa masalah umum di lingkungan kerja? Masalah yang sering muncul di lingkungan kerja dalam hasil survei Monster di antaranya bergosip, menggunakan bahasa yang tidak pantas, tidak responsif terhadap pesan, selalu terlambat datang ke rapat.
"Saya sudah mengingatkan beratus-ratus kali, kalau lockdown itu pengawasannya mudah, tapi tidak dilakukan. Saya Mazhabnya bukan PPKM melainkan lakukan karantina total tapi itu di awal, sekarang sudah terlanjur dan tambah sulit, karena sudah kelamaan sehingga masyarakat bosan," ujarnya.
Kendati begitu, Agus tidak melarang pemerintah jika memang ingin memperpanjang PPKM darurat. Hanya saja kebijakan tersebut akan sulit dijalankan ketika masih ada beberapa sektor kegiatan seperti tempat kerja yang masih beroperasi.
"Kalau perpanjangan PPKM ditempuh pemerintah silakan. Jika tempat bekerja belum ditutup pasti sulit, mungkin bisa tapi lama dan perlu cost, sementara struktur sosial kita sudah lelah," imbuhnya.
Testing dan Tracing Kurang Maksimal
Di sisi lain, Agus menyebut testing dan tracing yang dilakukan pemerintah dinilai tidak berjalan dengan baik. Namun, jika kedua hal itu saat ini dilakukan maka diprediksi akan ada kenaikan kasus covid-19 di atas 50.000 kasus.
"Kalau testingnya benar maka akan ada kenaikan kasus covid-19 di atas 50.000. Kalau ini jumlah kasusnya di atas 50.000 maka nakesnya akan kesulitan, ditambah kini sulit mendapatkan oksigen. Jadi sekarang publik menyediakan oksigen sendiri, seharusnya kan negara," katanya.
Dampaknya, tekanan dari berbagai dunia sudah dirasakan, di mana beberapa negara sudah melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya, karena adanya peningkatan kasus covid-19 di Indonesia.
"Dari awal saya katakan selesaikan pandeminya, baru ekonominya. Sekarang ada tekanan dunia, negara satu persatu sudah melarang warga Indonesia masuk ke negaranya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaPotret kantor dinas regu pemadam kebakaran Tasikmalaya ramai disorot.
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaASN WFH selama KTT ASEAN tidak terlalu mengurangi volume kemacetan di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaNantinya, jam masuk kerja para ASN akan dibagi dua. Pertama adalah pukul 08.00 WIB dan yang kedua pukul 10.00 WIB.
Baca SelengkapnyaDirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.
Baca SelengkapnyaPolusi di Jakarta makin parah dan ini masih menjadi PR pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca Selengkapnya