PPKM Darurat Telan Anggaran Tambahan Rp225,4 Triliun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah berpotensi menambah anggaran Rp225,4 triliun dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali dan pengetatan PPKM Mikro di luar Jawa Bali yang diperpanjang hingga 20 Juli 2021.
"Terkait dana PPKM Darurat, ini memang ada usulan tambahan yang besarnya Rp225,4 triliun," ujar Airlangga dalam sesi teleconference, Senin (5/7).
Airlangga memaparkan, anggaran tambahan tersebut di antaranya terdiri dari penanganan kesehatan Rp120,72 triliun, program prioritas Rp10,89 triliun, perlindungan sosial Rp28,7 triliun, insentif usaha Rp15,1 triliun, dan UMKM Rp50,04 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
"Itu tambahan untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Juga terkait dengan stimulus Pemda, terkait dengan dana DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum) yang 8 persen yang dialokasikan untuk penanganan covid," jelasnya.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan, pada anggaran yang berasal dari program PEN, untuk kelompok kesehatan akan diperlukan dana tambahan dari perawatan/kesehatan Covid-19.
"Mungkin nanti ini kebutuhannya akan mencapai Rp40 triliun. Lalu untuk obat, insentif nakes juga makan ada peningkatan sedikit jadi Rp9,15 triliun," terangnya.
"Vaksinasi juga akan terus kita lakukan, dan kita membeli pengadaan vaksin maupun distribusi, dan nanti akan dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah yang memang untuk dukungan vaksinasi," tutur Suahasil.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaDalam program tersebut Prabowo menargetkan bisa menyasar 52,2 juta penduduk yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya