PPKM Diperpanjang, WNA Masih Dilarang Masuk RI Hingga 8 Februari 2021

Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2020 mendatang. Adapun pemberlakuan ini akan dimulai pada 26 Januari 2020 atau selama 2 minggu ke depan.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Adapun pertimbangannya, karena masih ada beberapa daerah yang angka kasus positifnya masih tinggi.

"Jadi sesuai dengan hasil ratas tadi bapak presiden sudah setujui PPKM mengingat dari data yang ada 72 provinsi masih ada. Beberapa mulai penurunan tapi kurvanya belum turun ke bawah hanya di Banten dan Yogyakarta. Sehingga diperpanjang 2 minggu dimulai 26 Januari 2020 - 8 Februari 2021," jelasnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/1).

Menko Airlangga menambahkan, perpanjangan pembatasan ini juga berlaku kepada pelarangan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Tanah Air. "Termasuk pembatasan WNA di Indonesia dilakukan pelarangan 26 sampai 8 Februari," jelas dia.

Positif Rate Belum Turun Signifikan

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Wacana ini lantaran belum ada tren penurunan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.

"Dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM, dan angka terakhir belum meninjukan penurunan angka positif rate yang signifikan dan akan diperpanjang nih hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Nomor 903/145/SJ melalui daring, Rabu (20/1).

Safrizal menuturkan bahwa perpanjangan bakal dilaksanakan selam dua minggu usai PPKM tahap I resmi berakhir.

"Akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setalah tanggal 25 Januari, akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian," ucap dia.

Safrizal meminta bagi daerah yang menunjukkan tren kasus Covid-19 yang tinggi untuk mengevaluasi penanganan pandemi di daerahnya. Serta melakukan pelbagai perbaikan.

"Untuk itu beberapa daerah yang menunjukkan indikasi tinggi serta bagi daerah yang memberlakukan PPKM, kepada daerah tersebut diminta karena masih dalam kaitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal atau melakukan perbaikan-perbaikan improve di dalam penanganan kesehatan," katanya.

Safrizal meminta pemerintah daerah untuk menaikkan kualitas serta kapasitas fasilitas kesehatan guna menanggulangi pandemi ini.

"Sehingga segera cepat berhasil menurunkan angka-angka indikator dan menaikkan beberapa indikator, seperti indikator kesembuhan dengan memperbaiki beberapa kapasitas kesehatan, serta menaikkan kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui," pintanya.