PPKM Jawa Bali Level 3, UMKM dan Pedagang Kecil Dipastikan Tak Dilarang Berjualan
Merdeka.com - Pemerintah memutuskan menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 2 ke level 3 di sebagian wilayah Jawa Bali. Selain itu. wilayah yang diberlakukan status level baru ini adalah aglomerasi Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bandung Raya dan Bali.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar menjelaskan, meski sejumlah kebijakan diperketat, namun Luhut memastikan bahwa instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat pedagang kecil dan lapak UMKM terdampak.
"Presiden memberi instruksi betul-betul, supayaka UMKM pedagang kecil masih dapat berdagang," kata Luhut sebagai penanggungjawab PPKM wilayah Jawa Bali ini saat jumpa pers, Senin (7/2).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Kenapa Kominfo PPI fokus pada daerah 3T? Ada 30 persen wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori blank spot. Mereka ini dulu sulit mendapatkan layanan TV, kalau pun dapat pakai teknologi satelit yang harganya mahal. Nah dengan kondisi wilayah yang tidak diminati swasta ini (untuk migrasi ke TV digital), kita bantu dengan infrastruktur TVRI,' ujarnya.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Bagaimana Jawa Timur meningkatkan kualitas kepariwisataan nya? Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas SDM berbagai sektor kepariwisataan mulai dari hotel, restaurant, desa wisata, daya tarik wisata, homestay, operator, hingga tour leader, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, hingga media serta kegiatan kegiatan lain yang kiranya dapat meningkatkan kualitas dari kepariwisataan Jawa Timur mencakup atraksi, aksesbilitas, dan amenitas.
Namun, meski tak dilarang namun pelaku UMKM dan pedagang kecil diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, para pelaku usaha terkait bisa melakukan vaksin lengkap bagi yang belum.
"Kalau belum vaksin pergi vaksin supaya anda jangan jadi korban dan pemerintah mempersilakan bagi yang sudah vaksin lengkap dan booster untuk terus aktivitas biasa," beber Luhut.
Melalui kebijakan baru ini, Luhut ingin tidak ada lagi kelompok ekonomi terdampak. Jika hasil evaluasi kebijakan teranyar ini menunjukkan perekmbangan yang baik, maka pekan depan pemerintah berjanji akan kembali membuka ruang kegiatan yang lebih longgar.
"Karena kami terus terang tidak ingin kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu padahal tidak ada masalah. Kita lihat terus minggu ini, kalau bagus mingdep akan kita longgarkan jadi Jangan takut tetap pakai masker dan cuci tangan dilakukan," Luhut menandasi.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis
Baca SelengkapnyaSetelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, pariwisata Bali telah bangkit kembali pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaHKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Baca SelengkapnyaRatusan ribu UMKM di Jateng menyerap jutaan tenaga kerja
Baca SelengkapnyaPenertiban berlangsung kondusif, terlebih sebagian pedagang melakukan pembongkaran lapak secara mandiri seperti di titik penertiban.
Baca SelengkapnyaKemenKopUKM berkewajiban mengembangkan UMKM dan berada pada gelanggang persaingan yang sehat.
Baca SelengkapnyaUntuk optimalisasi pemanfaatan Rest Area Gunung Mas, Pemkab Bogor mengusulkan perluasan lahan parkir.
Baca SelengkapnyaPara pedagang dan seluruh PKL Pasar bersepakat untuk segera melakukan relokasi Pasar Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKericuhan yang diwarnai aksi pembakaran ban dan kayu sempat berlangsung mencekam.
Baca SelengkapnyaKemenkop mengaku tidak pernah melarang warung madura untuk beroperasi 24 jam
Baca SelengkapnyaMereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca Selengkapnya