PPKM Terus Diperpanjang, Dunia Usaha Minta Kelonggaran Diperluas
Merdeka.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3 dan 2 sudah berjalan selama 2 bulan. Kendati begitu, meski PPKM diperpanjang, pemerintah mulai memberikan kelonggaran atau membuka beberapa kegiatan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, meminta Pemerintah terus memberikan kelonggaran jika PPKM terus diperpanjang, tujuannya agar menaikkan konsumsi rumah tangga.
"Kita berharap kalau PPKM ini diperpanjang agar Pemerintah dapat memberikan kelonggaran baru. Dengan adanya kelonggaran yang diperluas akan menaikkan konsumsi rumah tangga kita dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 yang lebih berkualitas," kata Sarman kepada Liputan6.com, Senin (30/8).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Kapan PKL di Indonesia mulai diterapkan? Prakerin mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994.
-
Kapan PKM pertama kali? Program PKM pertama kali digelar pada 2001.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
Menurutnya, banyak sektor usaha yang masih menunggu kelonggaran yang diperluas agar usaha mereka dapat beroperasi atau buka seperti pedagang makanan/minuman di gedung-gedung perkantoran, yang sampai saat ini belum buka karena WFH masih 100 persen.
Kemudian, sektor jasa dalam hal ini EO Expo/pameran,seminar atau pelaku usaha MICE yang sudah setahun lebih vakum, pengelola gedung pertemuan, tempat hiburan dan hiburan malam, dan lainnya. "Pelaku sektor ini sudah sangat sekarat dan perlu adanya insentif dari Pemerintah," imbuhnya.
Di sisi lain, kelonggaran mall dengan jumlah pengunjung 50 persen dan diperbolehkan dine in 25 persen, membuat psikologi masyarakat mulai tumbuh seiring dengan turunnya kasus covid-19.
"Dengan kelonggaran ini psikologi mulai tumbuh seiring dengan kasus covid yang kian terkendali, yang memungkinkan nantinya pemerintah memperluas kelonggaran. Kami dari pengusaha akan patuh dan taat melaksanakan berbagai aturan PPKM agar seiring dengan adanya kelonggaran yang diperluas," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TikTok Shop kembali dibuka setelah bekerja sama dengan Tokopedia.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.
Baca SelengkapnyaDirektur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaKemenKopUKM berkewajiban mengembangkan UMKM dan berada pada gelanggang persaingan yang sehat.
Baca SelengkapnyaKebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan tersebut, dijelaskan bahwa ekspansi bisnis UMKM terus meningkat dan tetap optimis menghadapi Q3- 2023.
Baca SelengkapnyaCapaian PMI manufaktur tersebut menandakan Indonesia telah benar-benar keluar dari pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaWIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah eks PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Baca SelengkapnyaMelalui BRI Research Institute, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 dan Ekspektasi Q4-2023.
Baca SelengkapnyaOJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaSejumlah negara yang tidak menerapkan libur Lebaran hingga 10 hari justru mencatatkan tren PMI di bawah 50 poin. Antara lain Thailand, Malaysia dan Jepang.
Baca Selengkapnya