Prabowo dan SBY sebut kemiskinan RI tinggi, ini jawaban tegas bos BPS
Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto meminta Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menunjukkan data yang menjadi rujukannya bahwa angka kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen.
"Angkanya dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada," ungkapnya ketika ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7).
"Jadi kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita mengonfirmasi," imbuhnya.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Kenapa data penting untuk bisnis? Data dan informasi dapat membantu perusahaan untuk memutuskan informasi penting, seperti merencanakan anggaran atau membuat strategi pemasaran.
-
Apa itu data statistik? Data statistik sangat diperlukan dalam sebuah survey atau perhitungan. Namun apa itu data statistik? Simak jenis data statistik dan contohnya berikut ini.
-
Mengapa penting menganalisis data kuantitatif? Kemampuan untuk menganalisis data kuantitatif memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang tidak hanya memberikan wawasan mendalam, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang informasional.
-
Mengapa penting menggunakan kalimat fakta? Kalimat fakta sangat penting dalam komunikasi sehari-hari dan dalam menyajikan informasi yang dapat dipercaya, terutama dalam konteks berita atau laporan ilmiah.
-
Kenapa fakta sosial penting? Dengan demikian, paradigma ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial, di mana individu harus mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga stabilitas masyarakat.
Kecuk menegaskan bahwa BPS selama ini selalu mengedepankan independensi. Angka kemiskinan yang dirilis BPS selalu didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.
"Seperti saya bilang tadi kalau kita kembali ke tahun 1976 siapapun presidennya kan selalu pernah ada kenaikan, ada penurunan, artinya BPS sangat independen. Kita nggak peduli presidennya siapa. Jadi kalau memang naik ya naik, atau miskin," tegas kecuk
Tak hanya Prabowo, Kecuk juga merespons pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.
Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.
"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.
Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," jelasnya.
"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yg paling penting bagi saya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam pidatonya, dia menyinggung masih maraknya praktik korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaSalah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSelain Muhadjir, tiga menteri yang menjadi saksi yakni Airlangga, Sri Mulyani dan Risma.
Baca Selengkapnyandonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaSaid menilai Indonesia masih gagal memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia lebih produktif.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai tak ada yang salah bila pemerintah memberi izin tambah ke Ormas yang berjasa bagi bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan bahwa musuh Indonesia saat ini adalah kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan rakyat
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil tegas membantah Dharma terkait Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dianggap miskin usai Covid-19.
Baca Selengkapnya