Prediksi Ekonomi Hadapi Covid-19 Hingga Berpotensi Tumbuh Satu Persen

Merdeka.com - kebijakan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 saat ini akan sangat menentukan langkah-langkah perbaikan ekonomi nasional ke depan. Jika semua perencanaan dan proses penanggulangan kesehatan berjalan dengan baik, dapat diperkirakan, akhir Mei atau awal Juni, pandemi covid 19 akan berakhir.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof Dr Chandra Fajri Ananda menyebut, jika wabah dan penularan Covid-19 bisa segera diakhiri, perekonomian nasional meski berat, namun dapat tumbuh hingga 2 persen. Agar ekonomi tumbuh positif, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan melindungi seluruh sektor ekonomi.

"Asumsinya pertama, covid ini selesai di bulan Mei. Kedua, kita juga berharap partner ekonomi kita yang dalam 2-3 tahun terakhir ini sangat dekat, yakni China juga pulih. China kan sudah mulai bergerak positif ekonominya, sehingga pemulihan dari segi sisi ekonomi mungkin bisa lebih cepat. Sebab, ekspor dan impor kita dengan China lumayan cukup besar. Kalau tidak berjalan dengan baik maka akan semakin buruk (pertumuhan ekonominya). Angka minus itu ya realistis," papar Chandra dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4).

Dia menjelaskan, walaupun di awal April ini masih ada keraguan karena pertambahan jumlah korban positif Covid-19, ditambah korban yang meninggal dunia juga terus mengalami kenaikan. Ditambah lagi, eskalasi sebaran penduduk dari Jakarta ke daerah yang melakukan mudik agar bisa menjalankan ibadah puasa dan lebaran di kampung halamannya. Konsekuensinya, pencegahan penularan dan wabah covid-19 baru akan selesai di bulan Mei cukup berat. Kecuali Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan gerakan yang sama dengan pemerintah pusat.

"Jadi (harusnya) ada masif test, orang ditest semuanya, atau minimal per hari orang di masing-masing daerah ada test semacam itu. Kalau itu dilakukan saya yakin pertumbuhan kita sekitar 2,3-2,4 persen masih bisa," katanya.

Potensi Pertumbuhan Satu Persen

Namun demikian, bila wabah dan penularan Covid-19 berkepanjangan, kemungkinan kondisi ekonomi makin buruk. Perkiraannya, ekonomi tumbuh satu persen. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat perkembangan negara lain. Namun demikian, karena ekonomi negara lain pun mengalami hal yang sama, didera wabah Covid-19, perekonomiannya juga sangat berat. Akhirnya harapan pertumbuhan ekonomi sangat tergantung kepada konsumsi masyarakat.

"Selama ini konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya sekitar 5 persen. Tahun 2019 sudah mepet 5 persen-nya. jika banyak PHK, kemudian banyak orang-orang yang informal kehilangan pekerjaan, maka kalau konsumsi itu pertumbuhannya mendekati 2 persen atau 3 persen maka tentu ini akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi kita ke bawah. jadi Kita akan mengalami kontraksi. Mungkin Pertumbuhan kita hanya akan tinggal 1 atau 1,5 persen," katanya.

Dalam pandangan dia, kunci pertumbuhan ekonomi saat ini adalah di Konsumsi rumah tangga dan jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh kalangan indiustri. Meski pun hal tersebut berat, mengingat banyak perusahaan juga mengalami kelesuan karena musibah Covid-19 ini.

Agar wabah dan penularan Covid 19 segera berakhir, menurut Fajri, pemerintah pusat dan Pemda harus bahu membahu mengatasinya secara bersama. Untuk itu, dirinya mendukung penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/PMK 07/ 2020 di mana dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) dapat dipakai Pemda untuk membiayai penanggulangan wabah dan penularan Covid 19. Sebab seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan, selalu ada dana bagi hasil untuk daerahnya. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana bagi hasil tersebut untuk penanggulangan penularan Covid 19.

"Industri rokok dan hasil olahan tembakau bulan Januari-Februari yang saya tahu mereka (pembayaran cukainya ) mencapai target, sehingga dana bagi hasilnya misalnya di daerah dipakai untuk pencegahan wabah covid tak masalah, karena sesuai dengan PMK nya. Bahwa penggunaannya itu untuk ada 5 bagian, ada untuk melindungi orang yang terkena dampak rokok, untuk penguatan industri dari pengusaha rokok menjadi pengusaha non-rokok termasuk juga pengembangan sosial ekonomi. Dari pasal itu sebetulnya daerah bisa mengalihkan ke arah pencegahan penularan Covid 19, tak masalah."

Menurut Chandra Fajri Ananda, dengan adanya PMK tersebut dari sisi pemerintah sudah memberi keleluasaan bagi Pemda untuk merealokasi anggarannya untuk penaggulangan Covid-19. Padahal sebelum ada PMK 19, untuk dapat menggeser alokasi dana A agar dapat digunakan untuk keperluan lain harus seizin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan adanya PMK 19 ini tidak diperlukan lagi izin dari DPRD.

"Jadi memang keleluasaan itu yang dibutuhkan daerah (untuk dapat menanggulangi wabah dan penularan Covid 19), Pemda yang cepat bersikap akan menghitung dampaknya berapa dan pemerintah pusat memberi izin secara legal dan aman sesuai alokasi anggarannya. Itu yang sudah terjadi sekarang ini," paparnya. (mdk/idr)