Follow
Premium dihapus, SPBU nasional rawan gempuran asing
Merdeka.com - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puksepi) menilai kebijakan penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium atau RON 88 membuka pintu pada gempuran asing masuk ke Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria.
"Dengan adanya RON 92 jelas akan membuka pintu bagi asing untuk main di negeri ini," ungkap Sofyano dalam diskusi bertema 'Selamat Tinggal Premium' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).
Jika sudah diserbu asing, Sofyano mengkhawatirkan kepentingan rakyat bakal dikorbankan. "Kalau sudah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dimainkan dimasukkan asing, binasalah rakyat kita," tuturnya.
-
Apa saja dampak buruknya? Akibat menonton TV terlalu dekat bagi kesehatan diketahui dapat menyebabkan mata tegang, mata kering, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi.
-
Siapa yang terdampak dari BPA? Dicky melanjutkan, BPA sendiri merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam produksi plastik, baik itu polikarbonat dan resin epoxy yang sering ditemukan dalam kemasan makanan dan minuman. Lewat studi yang sudah dilakukan, zat tersebut memang disruptor endokrin yang artinya bisa mengganggu fungsi hormonal dalam tubuh manusia.
-
Siapa saja yang berisiko? Salah satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami sindrom ini adalah individu dengan jenis penyakit Parkinson yang dikenal sebagai sindrom corticobasal (CBS), di mana sekitar 30% dari mereka dapat mengalami AHS.
-
Siapa yang dirugikan karena hama bebeluk? Petani di Subang Dapati 200 Hektare Sawahnya Mati Mengering, Ternyata Hama Ini Penyebabnya Para petani di Blok Pesawahan, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, hanya bisa gigit jari mendapati 200 hektare lahan sawahnya mati mengering.
-
Siapa yang berisiko PPOK? Secara umum, PPOK sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
Untuk itu, Sofyano menilai pemerintah wajib mengkaji ulang usulan dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut.
"Jangan terjadi suplai yang kosong di masyarakat, karena resiko yang terjadi di masyarakat, kalau pejabat kan tidak ada sanksi hukum," tuturnya.
Tak hanya itu, lanjut Sofyano, pemerintah juga diminta menjaga angka pasti rata-rata konsumsi BBM dari RON 88 sampai RON 92. "Dalam 3 tahun ke depan menetapkan average Ron 88 dan Ron 92, jadi tetap ada dan tidak boleh impor," ucapnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca Selengkapnya
Mulai sekarang, Pertamina akan rajin sidak SPBU demi lindungi konsumen.
Baca Selengkapnya
Saat ini, sejumlah rekan profesi pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite.
Baca Selengkapnya
Penegasan ini sebagai respons atas tercemarnya air warga di pemukiman yang tidak jauh dari lokasi SPBU.
Baca Selengkapnya
Bensin berasal dari satu SPBU di Kota Bekasi diduga tercampur air dan mengakibatkan kendaraan menjadi mogok.
Baca Selengkapnya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
GAPMMI meminta kejelasan maksud pemerintah dalam rencana pengenaan cukai minuman berpemanis.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.
Baca Selengkapnya
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya