Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memimpin Sherpa Track G20. Penetapan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.

Airlangga mengatakan forum itu akan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Dalam tema ini dia ingin menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia dalam kemitraan global untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence," kata dia dalam keterangan persnya, Jakarta, Minggu (30/5).

Sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, Airlangga akan dibantu Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri dalam mengoordinasikan beberapa tugas pokok dalam pelaksanaan KTT G-20 mendatang.

Dalam forum internasional tersebut akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Antara lain seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia menegaskan untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh forum ini, dan juga ekspektasi bahwa Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi. Setidaknya ada lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20.

Pertama,sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19. Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.

Ketiga, presidensi G20 akan dimanfaatkan Pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia. Keempat, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas Pemerintah.

"Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 tahun mendatang," kata dia.

Kelima, Presidensi G20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir 2022.

Kesiapan Indonesia

Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS). Tujuannya untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.

”Ini merupakan insiatif yang sangat bagus, untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20”, tambah Airlangga.

Sesuai kesepakatan KTT G-20 di Riyadh pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 pada tahun 2022. Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada tahun 2023 setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.

Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. KTT G-20 rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 di Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap pertemuan yang akan dilakukan secara fisik, dengan melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing.