Presiden Jokowi Batalkan Rencana Relaksasi DNI Sektor UMKM

Merdeka.com - Presiden Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Menurut Presiden Jokowi, hal ini menyusul adanya keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

‎"‎Sudah disampaikan oleh kepala Kadin, sudah disampaikan ketua HIPMI, yang komplain masalah itu, barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani, ‎jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, dah saya putuskan di sini," kata Presiden Jokowi dalam acara penutupan Rakornas Kadin di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/11).

"Kalau sudah ketua kadin dan ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," sambung dia.

Presiden Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga dan memelihara pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebab, kata Presiden Jokowi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan.

Dia mengungkapkan bahwa 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. ‎"Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," terang Presiden Jokowi.

Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, kata Presiden Jokowi, juga tercermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen dan telah memangkas pajak penghasilan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

‎Sementara, untuk fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday dan kewajiban untuk memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE), tidak dimasalahkan Kadin serta Hipmi, sehingga tetap berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah.

"Bahkan kontribusi UMKM pada PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 60 persen, karena itu pemerintah menegaskan komitmen berpihak pada UMKM, pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada," kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya diketahui, bahwa relaksasi DNI‎ masuk dalam paket kebijakan ekonomi 16, yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen.

Ketua Badan Otonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Berkaca dari pengalaman 2016, pemerintah seharusnya tidak merelaksasi DNI tetapi harus merelaksasi investasi.

"Yang kami sepakat adalah relaksasi investasi jadi bukan DNI nya. Itu pada 2016 DNI pernah di buka tapi tidak efektif karena dari 23 yang dibuka, 17 tidak ada yang masuk. Artinya relaksasi DNI cenderung kurang efektif menarik investasi," ujarnya.

Ajib mengatakan, kajian paket kebijakan ekonomi XVI yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE), perluasan tax holiday dan relaksasi DNI sebenarnya memiliki semangat yang positif untuk menarik investasi. Namun khusus DNI, cukup menimbulkan keresahan karena tidak memiliki alur yang jelas.

Reporter: Hanz Salim

Sumber: Liputan6