Presiden Jokowi bentuk tim khusus kawal 12 paket kebijakan ekonomi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution membentuk Task Force yang akan bertugas mengawal Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai XII. Pembentukan Task Force diperlukan agar kebijakan berjalan dengan baik di tiap daerah. Kedudukan Task Force tersebut nantinya akan langsung berada di bawah Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengumpulkan sejumlah menteri membahas evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Presiden, Selasa (24/5).
"Saya tidak mau nanti regulasinya sudah selesai tapi tidak dikawal di daerah, di jalan nanti akan ada lagi hambatan di lapangan," kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
Jokowi menginginkan agar Paket Kebijakan Ekonomi dapat berjalan sesuai harapan. Jokowi menyatakan mendapatkan informasi bahwa dari total 203 regulasi, sebanyak 193 regulasi sudah masuk ke dalam 12 paket kebijakan.
"Artinya sudah selesai 95 persen, hanya tinggal 10 regulasi atau 5 persen finalisasi pembaca," ujarnya.
Jokowi menegaskan perlunya langkah-langkah agar deregulasi betul-betul memberikan dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi.
"Dan saya ingin menekankan langkah-langkah perbaikan dalam semua paket kebijakan harus betul-betul berubah secara nyata sehingga berdampak pada naiknya investasi, adanya penguatan sektor UMKM, adanya kebangkitan industri serta peningkatan ekspor kita," tukasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaDia mewanti stabilitas keamanan agar tidak ada gejolak, utamanya agar pemerintahan berikutnya dapat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.
Baca Selengkapnya