Presiden Jokowi: Coret dari Katalog Produk Impor
Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menemukan bermacam-macam alasan jajarannya membeli produk impor. Padahal, menurutnya, masih banyak produk dalam negeri yang layak.
Dia pun meminta produk-produk impor yang masih ada di e-katalog untuk diturunkan dan diprioritaskan produk dalam negeri.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya tidak pas lah, kualitasnya tidak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang bapak ibu (APIP dan BPKP) kawal," katanya dalam pembukaan Rakornaswasin BPKP, Selasa (14/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Kenapa Jokowi blusukan ke pasar? Saat blusukan ke pasar, Jokowi juga turut cek harga kebutuhan pokok
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
"Ada 842 produk di dalam e-catalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret. 842 itu. Drop kalau memang produk di dalam negerinya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP," kata dia.
Dia pun bercerita saat kunjungan kerjanya ke Wakatobi, Sulawesi Tengah. Dia menemukan banyak produk lokal dengan kemasan yang sudah lebih baik. Maka dia menyayangkan masih ada di pemerintahan yang memilih membeli produk impor. Padahal, kualitas produk dalam negeri bisa bersaing.
"Saya berikan contoh saja yang mesin jahit loosefeed. Coba dilihat harga impor Rp 13 juta, harga dalam negeri Rp 12.800.000, apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Sudah tutup mata beli yang PDN itu. Tidak ada alasan," katanya.
Presiden membeberkan produk lainnya. Produk nasal oksigen, kanula pipa oksigen. Harga barang impor Rp 8.300, sedangkan produk dalam negeri harganya Rp 6.900.
Dia juga menemukan alat mekanik impor dengan harga Rp 22.900.000, sedangkan produk lokal di harga Rp 28.000.000. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan.
"Beli tetap yang PDN, jangan alasannya lebih murah yang impor. Tidak. Terpaut sedikit tetap beli yang produk dalam negeri karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Tidak ada alasan," tambahnya.
Otak Pintar Saat Ambil Keputusan Bodoh
Presiden Jokowi mengisahkan pengalamannya 5 tahun lalu. Dia meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli pipa. Namun dia mendapat alasan tak adanya spesifikasi yang sesuai.
"Saya saat itu 'apa sesulit ini membuat pipa?', eh saya ke pabrik pipa pak semuanya ada pak. Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada. Ini kita ekspor semuanya pak ke Jepang ke Amerika Serikat ke Eropa. Loh loh loh yang orang sana beli produk pipa kita malah kita beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," paparnya.
"Ini yang harus dikawal, yang harus diawasi. Saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja kita menjadi semakin banyak," tambah Presiden Jokowi.
Dia mengasumsikan, dengan pembelian produk dalam negeri, pabrik yang biasanya memproduksi 1000 barang, akan meningkat hingga 10.000 barang. Hal ini terjadi jika pemerintah daerah melakukan pemesanan.
"Mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya, artinya pasti juga tambah tenaga kerja. Pasti dia akan investasi tidak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa mentrigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan ya caranya seperti ini," tuturnya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nampak geram masih banyak kementerian dan lembaga belanja produk impor. Padahal, kata dia banyak produk lokal yang masih bisa dimanfaatkan.
Dia mengaku sedih uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) malah dipakai untuk belanja produk luar negeri. Padahal, mengumpulkannya diakui sulit.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. maaf. Kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya," katanya.
Reporter: Arief Rahman
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat sadar masalah ini berbahaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi blak-blakan alasan buka keran impor besar-besaran.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaDaftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaAda selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.
Baca Selengkapnya